Polri Nilai Ada Upaya Buat Keresahan dan Sudutkan Institusi

Kompas.com - 17/10/2016, 15:16 WIB
Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar Ambaranie Nadia K.MKepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Humas Polri Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pemberitaan hoax terkait instruksi Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian sengaja dibangun untuk memperkeruh suasana menjelang Pilkada serentak 2017.

Ia menganggap, pembuat berita itu sengaja ingin menggiring opini negatif terhadap Polri.

"Kami menganalisis, melihat bahwa info ini sengaja dilempar untuk membuat sebuah keresahan untuk membangun suatu persepsi publik kepada Polri," ujar Boy di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Senin (17/10/2016).

(baca: Polri: Perintah Kapolri Periksa Amien Rais "Hoax")

Boy menganggap, pemberitaan tidak benar tersebut sangat menyudutkan Polri. Ia meminta masyarakat tidak terprovokasi dan terpancing amarahnya atas pemberitaan itu.

"Kami harap masyarakat tidak mudah mempercayai begitu saja. Bagi kami lebih penting itu bagaimana sikap masyarakat tetap dalam keadaan yang objektif menilai situasi," kata Boy.

Polri akan menindaklanjuti penyebaran berita hoax itu. Saat ini, unit Cyber Crime Bareskrim Polri tengah menelusuri siapa pihak yang harus bertanggungjawab atas terbitnya pemberitaan itu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kita masih menyelidiki jadi fakta yang ada perlu penelusuran digital forensik," kata Boy.

(baca: Bareskrim Incar Penyebar "Hoax" Kapolri Perintahkan Periksa Amien Rais)

Sebelumnya, beredar pemberitaan di media online bahwa Kapolri menginstruksikan Bareskrim Polri memeriksa mantan Ketua MPR Amien Rais karena menuding Presiden Joko Widodo melindungi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Amien diketahui ikut berorasi dalam aksi demo sejumlah ormas Islam di sekitar kantor Balaikota. Pernyataan soal dukungan Presiden terhadap Ahok itu dilontarkan saat berorasi.

Beredar pula slide berisi instruksi Kapolri untuk meredam gejolak yang ada menjelang Pilkada.

Instruksi tersebut antara lain mengerahkan imam Masjid Istiqlal, tokoh NU, dan tokoh Muhammadiyah.

Ada pula perintah untuk penggalangan tokoh-tokoh pro Ahok untuk tetap membela dan menyuarakan dukungannya.

Polisi memastikan bahwa isi slide tersebut tidak benar. Polisi tengah mengusut masalah tersebut.

Kompas TV FPI Unjuk Rasa Dugaan Penistaan Agama oleh Ahok
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Gubernur Nonaktif Sulsel Nurdin Abdullah Divonis 5 Tahun Penjara, KPK Nyatakan Pikir-pikir

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Bagaimana Aturan Masuk Tempat Wisata?

Nasional
Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Kasus Penanganan Perkara di KPK, Azis Syamsuddin Segera Disidang

Nasional
Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Ketum PBNU: Tanggal Pelaksanaan Muktamar Diputuskan Pekan Ini

Nasional
9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

9 Rekomendasi IDAI Terkait Pelaksanaan Pembelajaran Tatap Muka

Nasional
Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Adu Jotos Prajurit Marinir Vs Raider, Mabes TNI: Sedang Diproses Hukum

Nasional
PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang, Warteg-Kafe Masih Berlakukan Waktu Makan

Nasional
Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Kasus Dugaan Suap di Kolaka Timur, Kepala BPBD Anzarullah Segera Disidang

Nasional
Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Saat Komnas HAM Anggap KPI Pusat Gagal Jamin Keamanan Pekerja dari Perundungan dan Pelecehan Seksual

Nasional
PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

PPKM Jawa-Bali hingga 13 Desember, Ini Aturan Terbaru Masuk Mal

Nasional
Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Aturan Terbaru Tempat Ibadah Selama PPKM Level 1, 2, dan 3 di Jawa-Bali

Nasional
PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

PPKM Level 2 di 10 Daerah Jabodetabek, Ini Rincian Aturan untuk Aktivitas Masyarakat

Nasional
Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Kemenkes: Varian Omicron Mengelabui Imunitas Tubuh dan Turunkan Efikasi Vaksin Covid-19

Nasional
Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Sebut Mobilitas Masyarakat Mulai Naik, Luhut: Mendekati Idul Fitri 2021

Nasional
Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Saat Panglima TNI Soroti Peristiwa Bentrokan Kopassus Vs Brimob di Timika...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.