Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Harus Ada Bukti Jonan dan Arcandra Bukan Pilihan yang Salah"

Kompas.com - 15/10/2016, 07:49 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

KAYONG UTARA, KOMPAS.com - Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid mengatakan, Presiden Joko Widodo harus membuktikan kepada publik bahwa melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai wakilnya bukan pilihan yang salah.

"Harus ada pembuktian kepada publik bahwa mereka bukan pilihan yang salah dari Pak Presiden," ujar Hidayat saat ditemui di sela acara Sail Selat Karimata, Kayong Utara, Kalimantan Barat, Jumat (14/10/2016).

Hidayat menilai, keduanya harus dilihat dari kelebihan dan kekurangan dalam rekam jejaknya. 

Ignasius Jonan misalnya. Hidayat menilai Jonan sukses dalam menjalankan jabatan sebagai Dirut PT KAI. Namun, rupanya saat menjabat Menteri Perhubungan, Jokowi malah 'memecatnya'.

"Mengenai beliau di Menteri ESDM, ya tinggal pembuktian beliau, karena beliau lebih dikenal di perhubungan," ujar Hidayat.

"Apakah beliau ahli di ESDM, ya beliau harus membuktikan. Jika gagal, yang rugi kan Pak Jokowi sendiri," sambung dia.

Demikian pula Arcandra. Hidayat mengatakan, nama Arcandra dikenal publik ketika Presiden Jokowi melantiknya menjadi Menteri ESDM dalam reshuffle jilid II.

Namun, baru diketahui belakangan bahwa Arcandra memiliki kewarganegaraan Amerika Serikat. Oleh sebab itu, Presiden Jokowi 'memecatnya'.

"Ini juga menjadi tantangan bagi beliau untuk membuktikan bahwa memang beliau sudah Indonesia, tidak lagi ada sisa-sisa warna negara Amerika," ungkap Hidayat.

"Kita semua mengkritisi, dan beri kesempatan mereka bekerja," ujar Hidayat lagi.

Presiden melantik Ignasius Jonan sebagai Menteri ESDM dan Arcandra Tahar sebagai Wakil Menteri ESDM, Jumat (14/10/2016).

Sebelumnya, Jokowi pernah melantik Arcandra sebagai Menteri ESDM, namun Arcandra dicopot karena persoalan kewarganegaraan. 

Jabatan Menteri ESDM sempat diberikan ke Luhut Binsar Panjaitan yang pada waktu yang sama menjabat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com