Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Masyarakat Akan Dilibatkan Berantas Pungli Melalui Sistem Pelaporan "Online"

Kompas.com - 13/10/2016, 19:26 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto memastikan mekanisme kerja Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar atau Saber Pungli akan melibatkan masyarakat.

Menurut Wiranto, setelah satgas terbentuk dan mulai bekerja, masyarakat bisa ikut melaporkan jika menemukan praktik pungli di lapangan.

"Upaya pemberantasan pungli melalui Saber Pungli ini nantinya juga akan melibatkan partisipasi dari masyarakat. Artinya bisa ikut melaporkan," ujar Wiranto usai memimpin Rapat Bersama Tim Satgas Pungli di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (13/10/2016).

Wiranto menjelaskan, saat ini pihaknya tengah menyiapkan satu mekanisme pelaporan secara online.

Masyarakat yang menemukan atau mengalami praktik pungli secara langsung, bisa melaporkan melalui ponsel dengan mengirimkan foto.

Selain itu, dengan sistem online, maka identitas pelapor juga akan terjaga kerahasiaannya.

"Jadi satgas bisa langsung memberikan respon secara cepat," ucapnya.

Wiranto juga menjelaskan, saat ini pemerintah tengah menyiapkan peraturan presiden yang mengatur tentang pembentukan dan kewenangan Saber Pungli.

Hal tersebut dilakukan agar Saber Pungli memiliki landasan hukum yang kuat dalam menindak siapa pun yang terbukti melakukan pungli.

Selain itu, penerbitan perpres juga dilakukan agar dari sisi operasionalnya, tim satgas tidak akan menemui banyak kendala di lapangan.

"Nanti akan keluar perpres, sedang digarap. Supaya secara legal formal juga terpayungi, lalu dalam operasionalnya juga tidak banyak kendala yang dihadapi di lapangan," kata Wiranto.

Wiranto menjelaskan Satgas Saber Pungli akan membersihkan praktik pungli yang terjadi di tengah masyarakat. Saat ini, menurut dia, praktik pungli secara nyata dihadapi oleh masyarakat kecil yang penghasilannya rendah.

Dia mencontohkan banyak supir-supir truk di daerah terbebani dengan praktik pungli oleh oknum Dinas Perhubungan maupun preman.

Selain itu, pedagang-pedagang kecil pun seringkali harus membayar sejumlah uang kepada pihak-pihak tertentu yang tidak jelas.

"Banyak masyarakat kecil yang mencari makan dengan satu usaha kecil harus berhadapan dengan pungli yang sangat meresahkan," kata Wiranto.

"Saya ingin menjelaskan istilah saber itu kan sapu bersih, diharapkan dari operasi ini maka aktivitas pungutan liar yang merugikan masyarakat dan menggangu ekonomi nasional ini dapat disapu bersih sampai ke akarnya," ujarnya.

Kompas TV Pungli Miliaran Rupiah di Kemenhub (Bag 2)
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Pakar Pertanyakan KPK yang Belum Tahan Bupati Mimika Meski Kasasi Sudah Diputus

Nasional
5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

5 Catatan PDI-P terhadap RUU Kementerian, Harus Perhatikan Efektivitas dan Efisiensi

Nasional
Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Analis: TNI AL Butuh Kapal Selam Interim karena Tingkat Kesiapan Tempur Tak Dapat Diandalkan

Nasional
Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Mulai Rangkaian Rakernas dengan Nyalakan Api dari Mrapen, PDI-P: Semoga Kegelapan Demokrasi Bisa Teratasi

Nasional
Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Pertamina Patra Niaga Jamin Ketersediaan Avtur untuk Penerbangan Haji 2024

Nasional
BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

BNPT Paparkan 6 Tantangan Penanganan Terorisme untuk Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Komisi X DPR Sepakat Bentuk Panja Pembiayaan Pendidikan Buntut Kenaikan UKT

Nasional
Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Pimpinan Baru LPSK Janji Tingkatkan Kualitas Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana

Nasional
Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Soroti RUU MK yang Dibahas Diam-diam, PDI-P: Inilah Sisi Gelap Kekuasaan

Nasional
Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Jemaah Haji Asal Makassar yang Sempat Gagal Terbang Karena Mesin Pesawat Garuda Terbakar Sudah Tiba di Madinah

Nasional
DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

DPR dan Pemerintah Didesak Libatkan Masyarakat Bahas RUU Penyiaran

Nasional
Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Optimalkan Penanganan Bencana, Mensos Risma Uji Coba Jaringan RAPI

Nasional
Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Komplit 5 Unit, Pesawat Super Hercules Terakhir Pesanan Indonesia Tiba di Halim

Nasional
TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

TNI Gelar Simulasi Penerapan Hukum dalam Operasi Militer Selain Perang

Nasional
Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Jokowi Ingin Bansos Beras Lanjut hingga Desember, PDI-P: Cawe-cawe untuk Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com