Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi di Peringkat 13 Tokoh Muslim Berpengaruh di Dunia, Ini Respons Ketua MUI

Kompas.com - 11/10/2016, 14:14 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ma'ruf Amin merespons positif nama Presiden Joko Widodo sebagai salah satu 500 tokoh Muslim yang paling berpengaruh di dunia.

Survei tersebut dibuat oleh Pusat Studi Strategi Islam di Amman, Jordania.

"Saya kira bagus sekali. Artinya, tokoh kita diakui oleh pihak lain sebagai tokoh yang berpengaruh," kata Ma'ruf di Perguruan Tinggi Ilmu kepolisian, Jakarta, Selasa (11/10/2016).

Menurut Ma'ruf, survei itu menunjukkan kondisi yang baik bagi Indonesia karena tokoh Indonesia bisa ikut memberikan pengaruh dan berkontribusi kepada dunia.

"Bisa memberikan kontribusi dan ada pengakuan, itu yang penting," ucap Ma'ruf.

Jokowi menempati posisi ke-13 daftar tokoh Islam paling berpengaruh ini.

Dalam keterangan yang ditulis tentang Presiden Jokowi, lembaga ini menyebut dia sebagai seorang politisi sukses dan bersih.

Menurut lembaga ini, saat menjadi wali kota, Jokowi sangat dekat dengan konstituennya dan berhasil mempromosikan Solo sebagai pusat kebudayaan Jawa.

Jokowi juga dinilai berhasil memperbaiki sistem transportasi, kesehatan, dan hubungan bisnis dengan masyarakat.

(Baca: 500 Tokoh Islam Paling Berpengaruh di Dunia Dirilis, Jokowi Nomor 13)

Selain Jokowi, Ketua Nahdlatul Ulama (NU) KH Said Aqil Siradj menempati urutan ke-20.

Dengan struktur kepemimpinan yang solid di tingkat daerah hingga pusat, KH Aqil Siradj tak salah jika dianggap sangat berpengaruh dalam pergerakan Islam Sunni di Indonesia.

Satu lagi nama tokoh Muslim Indonesia di daftar ini adalah Dr Din Syamsudin, pemimpin Muhammadiyah yang menduduki peringkat ke-41.

Habib Luthfi, yang menempati peringkat ke-45, saat ini adalah Rais Amm dari Jamiyah Ahli Tahriqah al-Mu'tabarah al-Nahdliyah di Pekalongan, Jawa Tengah, dan juga menjabat sebagai Ketua MUI Jawa Tengah.

Kompas TV Ikuti Amnesti, Wajib Pajak Padati Sejumlah Kantor Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

KPK Pertimbangkan Anggota DPR yang Diduga Terima THR dari Kementan jadi Saksi Sidang SYL

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com