Pilihan posisi sebagai korban atas ujaran Taufik Kiemas ini lantas mengangkat popularitas SBY sekaligus menggerus popularitas Megawati.
Raup simpati publik
Dalam situasi seperti ini, Denny JA saat itu yakin adanya keuntungan bagi popularitas dan elektabilitas SBY. Di tengah masyarakat Indonesia yang mudah bersimpati, posisi sebagai korban atau yang dianiaya justru menguntungkan.
Keyakinan Denny JA itu lantas terbukti. Melalui dua putaran, SBY mengalahkan Megawati di Pilpres 2004.
Mimpi Megawati menempati Kantor Presiden yang saat itu tengah direnovasi atas perintahnya tinggal mimpi. Kantor Presiden hasil renovasi itu pertama kali digunakan SBY.
Ketika Pilpres 2009 ada peluang secara demokratis untuk mewujudkan mimpi itu, Megawati yang telah berpasangan dengan Prabowo Subianto juga tidak berdaya.
Di Pilpres 2009, SBY yang berpasangan dengan Boediono menang mudah satu putaran saja atas Megawati-Prabowo dan Jusuf Kalla-Wiranto.
Fox Indonesia sebagai konsultan politik memegang peran atas kemenangan SBY-Boediono ini. Citra antikorupsi yang disebar luas di media sukses memikat para pemilih. "Katakan Tidak Pada Korupsi" telah membuat distansi.
Selain menang Pilpres 2009, Partai Demokrat yang didirikan SBY dan saat ini diketuainya meraih suara terbanyak menyingkirkan Partai Golkar dan PDI-P.
Masa kejayaan Partai Demokrat yang didirikan saat SBY menjadi Menkopolkam terjadi di tahun 2009. Singkat saja waktu bagi Partai Demokrat yang didirikan tahun 2001 untuk berjaya. Cuma perlu dua kali pemilu.
Melawan realita
Namun, masa jaya itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah masa jaya dan dipuja-puji, celah untuk cacat cela sebagai dasar benci mengemuka.
Satu per satu petinggi Partai Demokrat terjerat kasus korupsi. Mereka yang tampil dalam iklan "Katakan Tidak Pada Korupsi" ternyata berdusta. Dalam realitas, mereka terbukti korupsi.
"Katakan Tidak, Padahal Korupsi", kerap jadi dasar hilangnya puja-puji dan tumbuhnya benci. Partai Demokrat terpuruk karena kasus korupsi ini.
Dengan realitas tak terbantahkan terkait korupsi ini, tak satu pun konsultan politik bisa membantu Partai Demokrat di Pemilu 2014.
Korupsi sebenarya bukan khas Partai Demokrat. Seperti kita ketahui, semua partai menyumbangkan kadernya untuk urusan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya data lengkap soal ini.
Partai Demokrat menerima hukuman paling keji lantaran lengkapnya sumbangan kader untuk urusan korupsi. Setelah sekretaris, bendahara umum, ketua umum, penasihat, majelis tinggi, beberapa pendiri juga tersangkut korupsi.
Akhir dua periode, SBY diwarisi beban berat di partai yang didirikannya ini.
Karena tak satu kader pun dianggap sanggup memikul beban berat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat, SBY menerima tugas sebagai ketua umum.