Jalur Yudhoyono untuk Putra Sulung di Jakarta

Politik bukan perkara ideologi.

Bukan hal baru sebenarnya, karena juga terjadi di semua belahan dunia sejak lama. Akhir-akhir ini, di Indonesia, kita mengalaminya lagi.

Karenanya, "matinya" para ideolog di panggung-panggung politik tidak perlu diratapi. Ratapan tidak akan membuat para ideolog kembali dan lantas punya taji. 

Alih-alih punya taji, jika para ideolog bangkit dari kematiannya, olok-olok akan mereka terima. Ideologi dan para ideolog akan dianggap tidak lagi relevan.

Kurang kekinian, meminjam bahasa anak sekarang.

Di tengah masyarakat yang mudah diajak memuji dan sekejap kemudian membenci dengan alasan emosi (perasaan semata), penalaran dengan dasar logika yang ditawarkan para ideolog adalah sinyal membuang energi. 

Bergantung pada konsultan 

Peran ideologi yang sebelumnya mampu menggugah kesadaran orang per orang untuk berpolitik saat ini digantikan para konsultan.

Jika kemudian mereka yang tampil di panggung-panggung politik itu tampak seperti ideolog, itu hanya seolah-olah saja. Kesan keseolah-olahan mereka adalah hasil kerja para konsultan yang kerap tak kelihatan.

Citra ideolog yang ditangkap massa atas seorang tokoh adalah hasil ciptaan. Ada rekayasa yang dilakukan meskipun juga bukan tanpa dasar. 

Untuk upaya ini, politik tanpa ideologi bergantung pada para konsultan. Mereka bergerak dalam tim jajak pendapat atau survei dan tim public relation.

Sekali lagi, ini juga bukan barang baru. Tiap masa kampanye dan pemilihan umum, kenyataan ini seperti diteguhkan lagi. 

Di Indonesia, kesadaran akan matinya ideologi atau "pembunuhan" para ideolog di panggung-panggung politik terlihat jelas selepas masa reformasi 1998.

Kematian ideologi terjadi bersamaan dengan masa pemilihan presiden dan wakil presiden langsung Indonesia pertama kali tahun 2004. 

Jika kita masih ingat, saat itu ada Lembaga Survei Indonesia (LSI) dengan Denny JA sebagai Direktur Eksekutifnya. LSI saat itu sukses membawa Susilo Bambang Yudhoyono- Jusuf Kalla menumbangkan lawan-lawanya termasuk petahana Megawati Soekarnoputri.

Sejak awal kemunculannya dengan hasil survei awal 2004, Denny JA sudah mengumandangkan kematian ideologi di panggung-panggung politik. 

Apa yang dikumandangkan Denny JA itu bukan tanpa dasar. Upayanya melaksanakan tugas dari SBY untuk melakukan survei tingkat popularitas dan peluangnya menjadi presiden di Pilpres 2004 menjadi dasar keyakinan.

Kita ingat, SBY yang mundur dari tugas sebagai pembantu Presiden Megawati karena merasa tugas-tugasnya sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Polkam) diambil alih Presiden. 

Sebelum mundur, ada polemik antara SBY dan Taufik Kiemas (suami Megawati) yang memunculkan drama karena tuduhan sebagai menteri dengan kelakuan kekanak-kanakan.

Pilihan posisi sebagai korban atas ujaran Taufik Kiemas ini lantas mengangkat popularitas SBY sekaligus menggerus popularitas Megawati. 

Raup simpati publik

Dalam situasi seperti ini, Denny JA saat itu yakin adanya keuntungan bagi popularitas dan elektabilitas SBY. Di tengah masyarakat Indonesia yang mudah bersimpati, posisi sebagai korban atau yang dianiaya justru menguntungkan.

Keyakinan Denny JA itu lantas terbukti. Melalui dua putaran, SBY mengalahkan Megawati di Pilpres 2004.

Mimpi Megawati menempati Kantor Presiden yang saat itu tengah direnovasi atas perintahnya tinggal mimpi. Kantor Presiden hasil renovasi itu pertama kali digunakan SBY.

Ketika Pilpres 2009 ada peluang secara demokratis untuk mewujudkan mimpi itu, Megawati yang telah berpasangan dengan Prabowo Subianto juga tidak berdaya.

Kompas.com/SABRINA ASRIL Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Boediono.

Fox Indonesia sebagai konsultan politik memegang peran atas kemenangan SBY-Boediono ini. Citra antikorupsi yang disebar luas di media sukses memikat para pemilih. "Katakan Tidak Pada Korupsi" telah membuat distansi.

Selain menang Pilpres 2009, Partai Demokrat yang didirikan SBY dan saat ini diketuainya meraih suara terbanyak menyingkirkan Partai Golkar dan PDI-P.

Masa kejayaan Partai Demokrat yang didirikan saat SBY menjadi Menkopolkam terjadi di tahun 2009. Singkat saja waktu bagi Partai Demokrat yang didirikan tahun 2001 untuk berjaya. Cuma perlu dua kali pemilu. 

Melawan realita

Namun, masa jaya itu tidak berlangsung lama. Setahun setelah masa jaya dan dipuja-puji, celah untuk cacat cela sebagai dasar benci mengemuka.

Satu per satu petinggi Partai Demokrat terjerat kasus korupsi. Mereka yang tampil dalam iklan  "Katakan Tidak Pada Korupsi" ternyata berdusta. Dalam realitas, mereka terbukti korupsi.

"Katakan Tidak, Padahal Korupsi", kerap jadi dasar hilangnya puja-puji dan tumbuhnya benci. Partai Demokrat terpuruk karena kasus korupsi ini. 

Dengan realitas tak terbantahkan terkait korupsi ini, tak satu pun konsultan politik bisa membantu Partai Demokrat di Pemilu 2014.

Korupsi sebenarya bukan khas Partai Demokrat. Seperti kita ketahui, semua partai menyumbangkan kadernya untuk urusan korupsi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) punya data lengkap soal ini.

Partai Demokrat menerima hukuman paling keji lantaran lengkapnya sumbangan kader untuk urusan korupsi. Setelah sekretaris, bendahara umum, ketua umum, penasihat, majelis tinggi, beberapa pendiri juga tersangkut korupsi.

Akhir dua periode, SBY diwarisi beban berat di partai yang didirikannya ini.

Karena tak satu kader pun dianggap sanggup memikul beban berat mengembalikan kejayaan Partai Demokrat, SBY menerima tugas sebagai ketua umum. 

Tidak ada jaminan bahwa kejayaan Partai Demokrat akan segera kembali di tangan SBY jika melihat beban berat karena korupsi ini. Namun, menyerahkan kepada orang lain resikonya lebih tinggi.

Jika kita melihat dengan jujur, saat itu memang tidak ada kader di Partai Demokrat yang terlihat siap dan mumpuni.

Dua kader terbaik yang disiapkan sebagai pengganti dan "dipersaingkan di dalam" agar matang justru bermusuhan. Karena korupsi, keduanya disatukan dan kini mendekam di tahanan.

KOMPAS.COM/WISNU NUGROHO Mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama keluarga dalam sebuah kesempatan acara di Kompas TV.

Sebagai sekretaris jenderal dan anggota dewan, ia memilih mengirim siaran pers tertulis untuk isu-isu strategis yang menihilkan percakapan.

Memilih jalur biologis

Dalam situasi tidak menguntungkan dan adanya peluang merebuat kembali kejayaan di pemilu yang akan datang, putra sulung jadi pilihan (jalur biologis). Mundur dari karir militer dengan pangkat mayor jadi pengorbanan yang matang dipikirkan.

Pilihan itu bukan tanpa dukungan. Empat partai yang sama-sama berjuang dan menikmati kejayaan Partai Demokrat di masa lalu telah lebih dulu menyatakan. 

Kenangan perjuangan dan kemenangan di masa lalu pasti memberi energi tambahan. Tidak heran, jika semua, tidak hanya SBY dan isteri, selalu turun tangan.

Jalur yang ditempuh SBY 12 tahun lalu tengah disibak. Jejak-jejak perjuangan di masa lalu yang mengantar kemenangan dan kejayaan kini dicermati dan dilintasi lagi. 

Apa yang dilakukan SBY dan membawa kemenangan di tahun 2004, saat ini seperti diulang putra sulungnya. Jika dicermati secara jeli, banyak sekali kemiripan.

Tidak hanya soal podium yang digunakan untuk memberi keterangan, tetapi juga pilihan kata-kata dan gerak-gerik tangan. 

Kemiripan itu juga ditemui pada petahana yang akan dilawan. Petahana dulu dan kini sama-sama ingin melanjutkan jabatan yang diawali karena "kecelakaan". 

Kenangan akan perjuangan di masa lalu bertambah dengan munculnya kembali Denny JA. Hasil survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) terkini memberi harapan kemenangan. 

Lembaga survei dan konsultan akan dipersaingkan melawan petahana dan penantang lain yang berbekal lembaga survei, konsultan dan harapan kemenangan juga. 

Politik bukan perkara ideologi. Dalam banyak kasus, politik adalah perkara biologi untuk jaminan kelangsungan sebuah dinasti. Di Indonesia, kita tidak kekurangan bukti.