Menlu: 106 WNI yang Naik Haji Lewat Filipina dalam Kondisi Sehat

Kompas.com - 08/10/2016, 18:51 WIB
Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi berbicara dalam acara Kompasianival 2016 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Sabtu, (8/10/2016). KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGMenteri Luar Negeri, Retno Marsudi berbicara dalam acara Kompasianival 2016 di Gedung Smesco, Jakarta Selatan, Sabtu, (8/10/2016).
|
EditorIcha Rastika

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengatakan, ada 106 warga negara Indonesia yang teridentifikasi lolos menunaikan ibadah haji menggunakan kuota Filipina. Saat ini, mereka tengah ditangani oleh otoritas di sana.

"Setelah arus balik, pemulangan jemaah haji berjalan, sampai hari ini 106 WNI yang sedang ditangani KBRI Manila," ujar Retno saat ditemui di Jamarta, Sabtu (8/10/2016).

(Baca juga: Kembali ke Indonesia, Dua WNI Tersangka Kasus Haji Langsung Ditahan Polisi)

Retno menyampaikan, para jemaah haji itu telah menjalani serangkaian pemeriksaan dokumen, termasuk paspor yang mereka gunakan untuk berangkat ke Arab Saudi.

Namun, menurut Retno, hal yang terpenting adalah mereka bisa dipulangkan ke Indonesia dalam keadaan sehat.

"106 orang itu dalam kondisi sehat. Jadi begitu semua administrasi selesai maka akan segera dipulangkan," kata Retno.

Beberapa dari mereka juga sudah diperiksa terkait kasus paspor palsu yang tengah ditangani otoritas Filipina.

Sebelumnya, 177 calon jemaah haji Indonesia diduga menggunakan paspor Filipina dengan memalsukan identitas.

"Kesaksian sudah diberikan. Ada beberapa orang yang diminta kesaksian dan pendalaman sebenarnya kan sudah dilakukan pada kasus 177 WNI itu," kata Retno.

(Baca juga: Kembali ke Indonesia, Dua WNI Tersangka Kasus Haji Langsung Ditahan Polisi)

Badan Imigrasi Filipina memperkirakan, 700 dari 6.700 jemaah haji asal Filipina ini adalah warga negara Indonesia.

Para WNI itu berangkat dengan memalsukan identitas atau menggunakan paspor Filipina.

Mereka nekat menunaikan ibadah haji melalui jalur ilegal karena keterbatasan kuota haji di Indonesia.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Sudah Selesai Dibahas, Tidak Seharusnya Ada Perubahan Substansi UU Cipta Kerja

Nasional
Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Kementerian BUMN Bantah Ada Pembatalan Pembelian Vaksin dari AstraZeneca, CanSino, dan Sinopharm

Nasional
Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Satgas: Disiplin Protokol Kesehatan Akan Diuji saat Libur Panjang Pekan Depan

Nasional
Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Terawan Sebut Pemberhentian Achmad Yurianto sebagai Dirjen Kemenkes untuk Pembenahan Organisasi

Nasional
JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

JPU Limpahkan Berkas Irjen Napolen dkk ke Pengadilan Tipikor

Nasional
Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Wali Kota Tasikmalaya Diduga Beri Suap Rp 700 Juta untuk Urus Dana Alokasi Khusus

Nasional
Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Riset Marepus Corner: 5-6 dari 10 Orang Anggota DPR Pengusaha

Nasional
Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Cairan Pembersih yang Jadi Akselerator Kebakaran Kejagung Sudah Dipakai 2 Tahun

Nasional
Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Pemerintah Dikabarkan Batal Beli Sejumlah Vaksin Covid-19, Ini Kata Satgas

Nasional
Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Oligarki Makin Mencengkeram Lewat UU Cipta Kerja

Nasional
KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

KPK Akan Dalami Temuan Mendagri soal Dana Rp 252 Triliun Tersimpan di Bank

Nasional
BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

BNPT Harap Masjid Jadi Pertahanan Lawan Radikalisme dan Terorisme

Nasional
Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Achmad Yurianto Diberhentikan dari Jabatan Dirjen P2P Kemenkes

Nasional
Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Faisal Basri: Investasi di RI Relatif Sudah Besar Tanpa UU Cipta Kerja

Nasional
Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Rencana Pelibatan TNI Atasi Terorisme Dinilai Kontraproduktif dengan Demokrasi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X