Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak yang Menolak Usulan Presiden Orang Indonesia Asli, Apa Kata PPP?

Kompas.com - 07/10/2016, 15:45 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Usulan Partai Persatuan Pembangunan agar dilakukan amandemen UUD 1945 terkait ketentuan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden Indonesia adalah orang Indonesia asli tak mendapatkan respons positif.

Sejumlah kalangan menolak usulan yang disampaikan PPP sebagai rekomendasi resmi dari Musyawarah Kerja Nasional I.

Dengan usulan itu, PPP berpandangan bahwa WNI yang memiliki darah atau keturunan asing dianggap PPP tidak bisa menjadi presiden atau wakil presiden.

Apa tanggapan PPP atas respons publik yang sebagian besar mempertanyakan definisi "asli" itu?

Sekjen PPP Arsul Sani menjelaskan, harus ada pemeriksaan kembali terhadap risalah persidangan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan Panitia Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk menelusuri kadar "asli" yang saat ini diperdebatkan.

(Baca: Hanura: Usulan Presiden Harus "Indonesia Asli" Sangat Primitif)

Dalam keanggotaan BPUPKI dan PPKI juga terdapat Tionghoa, Arab, dan lainnya.

"Harus diperiksa kembali, apa sih perdebatannya ketika bicara soal "asli". Para pendiri bangsa kan pasti enggak asal ngomong," ujar Anggota Komisi III DPR itu, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (.

Namun, jika pemahaman disederhanakan, kata "asli" merujuk pada semua suku bangsa dari Aceh hingga Papua.

Adapun mengenai definsinya yang dikhawatirkan bertabrakan dengan ketentuan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan, Arsul mengatakan, harus ada rumusan dan kesepakatan bersama.

"Misal dianggap asli kalau ketercampurannya pada derajat yang keberapa. Di atas ketiga, keempat. Nanti kita definisikan kembali," tuturnya.

(Baca: Ada Apa di Balik Usulan Presiden Orang Indonesia Asli?)

Ia menambahkan, hasil amandemen UUD 1945 baru bisa diperjuangkan ke arah yang lebih konkret jika ada kesepakatan politik untuk melakukan hal tersebut.

"Tapi kapan terjadi ya wallahu alam. Karena sejauh ini persoalan amandemen UUD 1945 kan baru berupa wacana yang begulir," ujar Arsul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Bupati Sidoarjo Berulang Kali Terjerat Korupsi, Cak Imin Peringatkan Calon Kepala Daerah Tak Main-main

Nasional
Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Wapres Ajak Masyarakat Tetap Dukung Timnas U-23 demi Lolos Olimpiade

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com