Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkesan Membiarkan, Demokrat Bisa Dianggap Sengaja "Susupkan" Ruhut ke Tim Ahok-Djarot

Kompas.com - 05/10/2016, 17:46 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com -Pengamat Komunikasi Politik dari Universitas Paramadina Hendri Satrio menilai, ada pembiaran yang dilakukan Demokrat atas tindakan kadernya, Ruhut Sitompul.

Ruhut memilih sikap berseberangan dengan keputusan partai terkait Pilkada DKI Jakarta.

Ia menyatakan dukungan, bahkan masuk dalam tim pemenangan pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama-Djarot Saiful Hidayat, yang diusung PDI Perjuangan, Golkar, Nasdem, dan Hanura.

Sementara, Demokrat bersama koalisinya, Partai Keadilan Sejahtera, mengusung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni.

Menurut Hendri, pembiaran oleh Demokrat terlihat dari belum adanya sanksi yang dijatuhkan terhadap Ruhut.

(Baca: Tanpa Ada Sanksi untuk Ruhut, Ketegasan Partai Demokrat Dipertanyakan)

Pembiaran ini, dinilainya bisa menimbulkan persepsi bahwa Ruhut ditugaskan oleh Demokrat untuk masuk dalam tim Ahok-Djarot.

"Bisa dicitrakan bahwa Ruhut memang ditugaskan Demokrat di Timses Ahok," ujar Hendri, ketika dihubungi, di Jakarta, Rabu (5/20/2015).

"Kalau didiamkan sama Demokrat kan wajar bila publik ada yang memandang begitu," lanjut dia.

Hendri mengatakan, Demokrat perlu mempertimbangkan sanksi bagi kader-kader yang membelot terhadap keputusan partai.

"Tapi yang harus dipertimbangkan Demokrat adalah sisi karisma partai di mata rakyat dan pemilihnya bila mendiamkan isu Ruhut ini. Karena bisa saja langkah Ruhut diikuti tokoh Demokrat lain di daerah selain Jakarta," kata Hendri.

Meski demikian, ia berpandangan, sanksi yang dijatuhkan jangan sampai berupa pemecatan.

Sanksi ini dinilainya akan menjadi bumerang bagi Demokrat dan justru menaikkan popularitas Ruhut.

"Minimal teguran keras. Tapi saya rasa tidak akan sampai ke pemecatan. Bila sekarang dipecat, maka nama Ruhut akan menjulang karena dianggap dizalimi," ujar Hendri.

Ia berpendapat, sanksi pemecatan bisa diberikan seusai Pilkada DKI Jakarta.

"Bila mau dipecat sebaiknya nanti saat kondisi politik lebih tenang dan adem," kata dia.

Kompas TV Ruhut Sitompul Jadi Jubir Tim Sukses Ahok-Djarot
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com