JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri, Zudan Arif Fakhrulloh mengatakan terdapat peningkatan signifikan dalam perekaman data KTP elektronik.
Per tanggal 30 September lalu, kata dia, terdata sebanyak 5 juta penduduk melakukan perekaman data KTP elektronik.
"Kami sudah dapat sekitar 92 persen perekaman data. Alhamdulillah ada peningkatan signifikan," kata Zudan di gedung Manggala Wanabakti, Jakarta, Selasa (4/10/2016).
Zudan menuturkan, dari perekaman data yang telah terkumpul ditemukan data penduduk ganda sekitar 170.000.
Saat ini, lanjut dia, masyarakat yang belum merekam data KTP elektronik tinggal 10 juta orang.
Zudan menyebutkan, anggaran yang sempat ditahan Kementerian Keuangan, akan digunakan untuk pengadaan 17 juta blanko KTP elektronik.
Ia berharap blanko tersebut cukup untuk memenuhi sisa kekurangan perekaman data.
"Cukup untuk penuhi 10 juta yang belum merekam. Mudah-mudahan selesai tahun ini," ujar Zudan.
Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengucapkan terima kasih kepada Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati atas dikembalikannya anggaran untuk KTP elektronik yang sempat ditunda.
(Baca: Anggaran E-KTP Dikembalikan, Tjahjo Berterima Kasih ke Sri Mulyani)
"Kemendagri dan saya khususnya menyampaikan terima kasih kepada Menkeu. Seizin Presiden, penundaan (anggaran) e-KTP dikembalikan," kata Tjahjo usai memimpin upacara Hari Kembali Pancasila di Kompleks Kemendagri, Jakarta, Senin (3/10/2016).
Tjahjo menuturkan, dengan kembalinya anggaran sebesar Rp 400 miliar tersebut, blanko e-KTP dapat kembali dicetak.