Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rilis Data Berbeda, KPI Akui Masih Sinkronisasi

Kompas.com - 03/10/2016, 20:23 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) merilis data yang berbeda terkait hasil penilaian sepuluh lembaga penyiaran swasta (LPS) yang izin penyiarannya akan habis tahun ini.

Awalnya KPI sempat merilis data tersebut pada 26 September silam dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi I DPR.

Data yang dirilis KPI itu berdasarkan data yang dihimpun oleh KPI kepengurusan sebelumnya. Berikut data yang dirilis KPI pada 26 September :

1. SCTV skor 243
2. ANTV skor 236,4
3. Indosiar skor 236,2
4. MNC skor 222,5
5. Trans 7 skor 222,3
6. Metro TV skor 221,7
7. Global TV skor 218,75
8. TV One skor 219, 6
9. Trans TV 203
10. RCTI skor 202,15

(Baca: Komisi I Pertanyakan Rekomendasi Perpanjangan Izin Penyiaran dari KPI)

Penilaian mencakup program siaran, sumber daya manusia, administrasi dan sistem stasiun jaringan. 

 

Namun saat rapat kerja bersama Komisi I hari ini, Senin (3/10/2016), data yang dirilis justru berbeda.

Ketua KPI Yuliandre Darwis mengaku data yang dirilis hari ini merupakan data terbaru yang telah diperbaharui, yakni mencakup data sejak tahun 2006.

Berikut data yang dirilis KPI hari ini :

1. Indosiar skor 226,10
2. Trans 7 skor 226,00
3. MNCTV skor 224,30
4. ANTV skor 221,90
5. TV One skor 221,35
6. SCTV skor 220,75
7. Metro TV skor 213,25
8. Global TV skor 210,30
9. Trans TV skor 203,75
10. RCTI skor 190,60

Menanggapi data yang berbeda tersebut, Yuliandre mengaku pihaknya tengah mengintegrasikan data lama dan baru.

Karena itu ia berharap ke depannya seluruh data yang telah terintegrasi mampu menghasilkan penilaian yang objektif.

Menanggapi hal itu Anggota Komisi I Evita Nursanty mengatakan KPI harus segera berbenah

(Baca: Menkominfo Segera Rapat dengan KPI Bahas Perpanjangan Izin Siar 10 TV Swasta)

Hal yang mendesak dibenahi adalah manajemen data. "Kita melihat tidak ada yang nilainya di bawah 160 yang artinya semua baik, teguran yg pernah diterima masing-masing LPS lantas tindak lanjutnya seperti apa ditambah pula ini datanya kok berbeda," kata Evita.

Kompas TV Komisi I DPR Pilih 9 Nama Anggota KPI
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Bus di Ciater Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Soal Rencana Pertemuan Prabowo-Megawati, Sekjen Gerindra: Tak Ada Komunikasi yang Mandek

Nasional
KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

KPK Diharapkan Tetap Ada meski Dilanda Isu Negatif

Nasional
Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Tren Pemberantasan Korupsi Buruk, Jokowi Diwanti-wanti soal Komposisi Pansel Capim KPK

Nasional
Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Burhanuddin Muhtadi: KPK Ibarat Anak Tak Diharapkan, Maka Butuh Dukungan Publik

Nasional
Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Gerindra Kaji Sejumlah Nama untuk Dijadikan Bacagub Sumut, Termasuk Bobby Nasution

Nasional
Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Presiden Jokowi Bertolak ke Sultra, Resmikan Inpres Jalan Daerah dan Bendungan Ameroro

Nasional
Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Jokowi Bersepeda di CFD Sudirman-Thamrin sambil Menyapa Warga Jakarta

Nasional
KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

KPK Kantongi Data Kerugian Ratusan Miliar dalam Kasus PT Taspen, tapi Masih Tunggu BPK dan BPKP

Nasional
4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

4 Kapal Perang Angkut Puluhan Rantis Lapis Baja demi Pengamanan WWF ke-10 di Bali

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com