Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Edhy Prabowo
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra

Ketua Fraksi Partai Gerindra DPR RI, Ketua Komisi IV DPR RI, Wakil Ketua DPP Partai Gerindra

Dalam Perjuangan Besar, Tak Boleh Ada Ruang untuk Perasaan Pribadi

Kompas.com - 03/10/2016, 19:54 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata

Di waktu yang hampir bersamaan, Prabowo juga pernah dikhianati dalam perjanjian Batu Tulis oleh salah satu partai politik. Bagi Prabowo yang dibesarkan oleh militer, perjanjian atau komitmen adalah sesuatu yang sakral.

Namun, ternyata ingkar dalam kesepakatan seakan hal yang biasa dalam politik. Meski kecewa, Prabowo tetap berusaha membangun komunikasi baik dan menaruh hormat kepada petinggi partai tersebut. “Kita harus tetap hormati Beliau, bagaimanapun Beliau anak seorang Proklamator,” kata Prabowo menyinggung sang ketua umum partai tersebut.

Saat Pilpres tiba, Prabowo bersama sejumlah partai politik menggalang sebuah kekuatan dengan nama Koalisi Merah Putih (KMP).

Ketika pada tahap akhir penyelenggara pemilu menetapkan pasangan Jokowi-JK sebagai pemenang, Prabowo mengumpulkan mitra koalisinya dengan maksud pamit dan mengucapkan terima kasih atas dedikasi dan kebersamaan selama berjuang di Pilpres.

Namun apa yang terjadi? Salah satu ketua umum partai besar meminta agar Prabowo tidak pergi dan melemparkan wacana koalisi permanen sebagai penyeimbang pemerintah.

Prabowo mengabulkan harapan tersebut. Bagi dia, peran penyeimbang memang diperlukan dalam mengawal pemerintah. Koalisi pun berlanjut. Rapat demi rapat dilakukan untuk menyikapi persoalan bangsa.

Seiring waktu berjalan, gelagat tidak enak mulai muncul dari beberapa mitra koalisi. Secara diam-diam beberapa dari mereka membangun komunikasi dengan pemerintah.

Benar saja, ternyata beberapa kawan seperjuangan akhirnya tak tahan menjadi oposan dan memilih bergabung dengan kekuasaan dengan kompensasi kursi dan jabatan.

Lagi-lagi, Prabowo menghormati keputusan mereka dan enggan ikut-ikutan bergabung dengan kekuasaan dengan pertimbangan menjaga kehormatan partai dan konsisten menjadi kontrol pemerintah.

“Jangan sedih, kita tidak sendirian, kita berkoalisi dengan rakyat,” pekik Prabowo membakar semangat para kadernya dalam pelatihan kader Gerindra pertengahan Agustus 2016.

Anies Baswedan

Tiba saatnya saya menulis tentang Anies Baswedan. Prabowo dan Gerindra tentu masih ingat dengan segala sepak terjang Anies mulai saat menjadi tim pemenangan Jokowi-JK hingga akhirnya menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Bagi Prabowo, Anies adalah pribadi yang berkualitas dengan isi kepala, memiliki kapabilitas dalam kinerja, serta brilian dalam berkarya. Selain itu, Anies juga dinilai cakap membangun komunikasi dengan segala lapisan masyarakat dengan tetap menjaga norma dan etika.

Anies benar-benar menjadi antitesa dari pemimpin Jakarta saat ini. Terutama dalam hal manajemen emosi.

Atas dasar itu Prabowo tak segan-segan memilih Anies sebagai calon gubernur dan menempatkan Sandiaga Uno yang merupakan kader Gerindra di nomor dua (calon wakil gubernur).

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com