Dalam Perjuangan Besar, Tak Boleh Ada Ruang untuk Perasaan Pribadi

HINGAR bingar Pemilihan Gubernur DKI Jakarta tengah menuju puncak. Sederet peristiwa dan kejutan yang mewarnai perjalanan pesta demokrasi ini menjadi topik utama media massa dan sosial media. Bahkan, yang turut membuat gaduh pun tidak sebatas warga Ibu Kota, melainkan hingga pelosok daerah.

Dari sejak muncul nama-nama bakal calon gubernur hingga akhirnya mengerucut jadi tiga pasangan, saya hanya memantau dari media massa dan sesekali sosial media.

Namun, saya menjadi ingin membuat tulisan menyikapi pendapat dalam tulisan kolom salah satu pengamat politik yang saya kagumi, Dr. Yudi Latif, bertajuk “Politik Akal Sehat” yang dimuat di harian Kompas 27 September 2016 lalu. 

Saya mengutip langsung tulisan Yudi dalam kolom itu alinea ke-4, “Pesan berantai yang tersebar melalui media sosial juga secara satir mempertanyakan integritas dan marwah politik kubu yang lain. Seseorang yang pernah menghujat tokoh sentral kubu ini sebagai pelanggar HAM dan proksi mafia, kini dengan senang hati menerima pinangannya. Adapun sang tokoh yang  pernah dinista pun seperti mati akal untuk bisa berdiri tegak dengan otonomi ideologinya.”

Saya memahami alinea tersebut sebagai pendapat Yudi bahwa langkah politik Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, telah mati akal, sesat akal, serta mengorbankan kesehatan nalar publik.

Langkah itu adalah mengusung Anies Baswedan sebagai calon gubernur DKI Jakarta. Padahal, Anies pernah melontarkan kritikan tajam kepada Prabowo saat menjadi tim pemenangan Jokowi-JK saat Pilpres 2014 lalu.

Sepenggal catatan Yudi tersebut sangat singkat namun cukup mengena perasaan. Saya adalah orang yang sudah 23 tahun hidup bersama Prabowo. Baik saat masih aktif menjadi militer, saat hijrah menjadi pengusaha, hingga akhirnya terjun ke politik praktis dan mendirikan Partai Gerakan Indonesia Raya.

Dalam perjalanannya, saya sudah seringkali menyaksikan sikap politik Prabowo yang terbilang aneh untuk ukuran politikus, namun menjadi teladan bagi norma atau fatsun politik.

Saya tak perlu berbicara sejarah yang durasi waktunya sangat panjang. Dalam beberapa kurun waktu yang dekat saja, kita masih ingat dengan sederet peristiwa politik yang melibatkan nama Prabowo. Misalnya saja saat Pilgub DKI 2012 lalu.

Kala itu, Prabowo berusaha mati-matian mendukung pasangan Jokowi-Ahok. Bagi dia, Jakarta membutuhkan perubahan dan memerlukan sosok pemimpin yang mau bekerja dan mengerti persoalan masyarakat. Dia tak hanya mengorbankan waktu dan tenaga, tetapi juga materi yang jumlahnya cukup banyak.

Selang beberapa hari saat pasangan ini dinyatakan sebagai pemenang, Prabowo mengumpulkan para pengurus Partai Gerindra di kediamannya dan memberikan instruksi agar seluruh kadernya jangan ada yang mengganggu atau “cawe-cawe” proyek dengan posisi Ahok sebagai wakil gubernur.

Prabowo tak segan-segan akan memecat kadernya bila ada yang kedapatan memanfaatkan posisi Ahok sebagai orang nomor dua di Ibu Kota.

Seiring waktu berjalan, akhirnya Ahok meninggalkan Gerindra tanpa pamit dan musyawarah. Penyebabnya hanya karena Gerindra mendukung sistem pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD dengan segala pertimbangan.

Kendati akhirnya Pilkada tetap dilipih langsung oleh rakyat, Ahok tidak kembali dan justru kerap mengeluarkan pernyataan yang isinya menyudutkan Gerindra. Ahok seakan meludahi sumur yang airnya pernah dia minum. Lantas apa sikap Prabowo? Apakah murka kepada Ahok? Tidak! Dia tetap menghormati Ahok dengan pilihannya.

Saya melihat mimik kekecewaan pada wajah Prabowo, namun saya tak menduga dengan apa yang dia lontarkan menyikapi hengkangnya Ahok. “Kita harus tetap dukung Ahok bila kerja-kerjanya berpihak kepada rakyat, dan kita harus kritisi bila kebijakannya menyimpang,” demikian singkat pernyataan Prabowo kala itu.