Kurikulum Pendidikan Reproduksi dan Kejahatan Seksual Anak Segera Terbit

JAKARTA, KOMPAS.com — Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kementerian PPPA) segera menerbitkan kurikulum baru pada akhir tahun 2016. Kurikulum tersebut nantinya akan berisikan mengenai pendidikan reproduksi seksual dan kejahatan seksual.

Deputi Bidang Perlindungan Anak Kementerian PPPA, Pribudiarta Nur Sitepu, mengatakan, kurikulum tersebut merupakan bagian dari Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perlindungan Khusus Anak dari Kejahatan Seksual.

"Jadi, memang Kementerian PPPA sudah menyusun PP Perlindungan Khusus sejak dua tahun yang lalu. Kita harap tahun ini sudah selesai," ujar Pribudiarta seusai kampanye keselamatan anak-anak Indonesia dari dampak buruk internet di Bundaran Hotel Indonesia (HI), Jakarta, Minggu (2/10/2016).

Menurut Pribudiarta, penerbitan PP ini, baik dalam buklet maupun kurikulum, penting dilakukan. Pasalnya, kejahatan seksual terhadap anak, khususnya melalui dunia maya, tengah marak terjadi.

"Kami memajukan PP ini segera karena isu ini serius. Sekarang menjadi penting," ucap Pribudiarta.

Dia menuturkan, 12,7 persen dari 87 juta anak Indonesia menjadi korban kejahatan seksual. Data tersebut didapatkan dari survei yang dilakukan Kementerian PPPA bersama Badan Pusat Statistik dan Kementerian Sosial pada 2013 silam.

"Ada 4,2 persen dari data tersebut anak perempuan, sedangkan 8,5 persen adalah anak laki-laki," kata Budiarta.

Dalam kasus kejahatan seksual terhadap anak berbasis online, tutur Pribudiarta, berdasarkan data Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak 2011 hingga 2014, jumlah anak korban pornografi dan kejahatan online di Indonesia mencapai 1.022 anak.

"Dengan rincian, anak-anak yang menjadi korban pornografi online sebesar 28 persen, pornografi anak online 21 persen, prostitusi anak online 20 persen, obyek CD porno 15 persen, dan anak korban kekerasan seksual online 11 persen," kata Pribudiarta.

Adapun hasil survei yang dilakukan oleh KPPPA dengan Katapedia, paparan pornografi sebanyak 63.066 melalui Google, diikuti Instagram, news online, dan lain-lain.

Sementara itu, berdasarkan data Bareskrim Polri melalui laporan NCMEC (National Center of Missing & Exploited Children), jumlah internet protocol (IP) Indonesia yang melakukan pengunduhan dan pengunggahan konten pornografi anak melalui media sosial pada 2016 hingga bulan Maret sebanyak 96.824 IP.

"Facebook dan Twitter merupakan media jejaring sosial yang paling banyak digunakan user untuk download/upload konten pornografi anak," ucapnya.

Atas dasar tersebut, Pribudiarta berharap PP ini dapat mencegah adanya kejahatan seksual terhadap anak.

"Kami juga harapkan upaya pencegahan bisa dilakukan secara bersama karena tidak bisa diatur oleh satu unit, tetapi harus melibatkan organisasi dan masyarakat," katanya.

(Baca juga: "Selamatkan Anak dari Bahaya Internet" Diserukan di Bundaran HI)