Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Bapak Menangis di Depan Saya Mendengar Jutaan Rakyatnya Dibunuh Setelah G30S"

Kompas.com - 01/10/2016, 19:03 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

Kompas TV Menteri Yasonna Bantah PKI Bakal Bangkit

Pada awal 1968, Soekarno dikenai tahanan rumah dan dibatasi aktivitasnya, termasuk untuk bertemu keluarga.

Bapak pernah mengatakan kepada saya bahwa dia sangat merasa kesepian. Banyak menteri yang masih setia kepadanya diciduk oleh Pemerintah.

Hanya Ibu Hartini yang diperbolehkan mendampingi di rumah tahanan. Saya hanya bisa menjenguk ketika tim investigasi dari Angkatan Darat tidak datang ke rumah tananan untuk melakukan pemeriksaan.

Betapa hancurnya hati seorang Bung Karno, setelah apa yang sudah dia berikan kepada bangsanya, malah dijadikan sebagai tahanan politik.

(Baca: Pemerintah Wajib Minta Maaf kepada Korban Kasus HAM 30 September)

Suatu hari saya menjenguk Bapak. Dia sudah malas keluar untuk jalan-jalan keliling kota, kebiasaannya sejak dulu. Hari itu dia hanya tidur-tiduran saja di sofa.

Tiba-tiba, dia menangis tersedu sambil memeluk saya. Saat itu saya tidak terlalu paham kenapa Bapak menangis.

Belakangan saya baru mengetahui, Bapak menangis karena mendengar kabar yang tidak baik setelah 1 Oktober 1965. Terjadi pembunuhan massal terhadap rakyatnya yang dituduh memiliki paham komunisme.

Bapak juga menangis karena dia digulingkan begitu saja oleh bangsanya sendiri dan jutaan rakyat yang dia cintai dibunuh untuk melanggengkan sebuah kekuasaan. Memang tragis, akhir hidup seorang pendiri bangsa.

*Cerita ini disusun dari penuturan Putri Presiden pertama RI Sukmawati Soekarnoputri saat ditemui Kompas.com di Kantor PARA Syndicate, Jalan Wijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (30/9/2016). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:


Terkini Lainnya

Saat 'Food Estate' Jegal Kementan Raih 'WTP', Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Saat "Food Estate" Jegal Kementan Raih "WTP", Uang Rp 5 Miliar Jadi Pelicin untuk Auditor BPK

Nasional
Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Usai Prabowo Nyatakan Tak Mau Pemerintahannya Digangggu...

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Kloter Pertama Jemaah Haji Berangkat, Menag: Luruskan Niat Jaga Kesehatan

Nasional
Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Ketua KPU yang Tak Jera: Perlunya Pemberatan Hukuman

Nasional
Nasib Pilkada

Nasib Pilkada

Nasional
Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com