Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terindikasi Memeras Tersangka, Direktur Narkoba Polda Bali Ditarik ke Bareskrim Polri

Kompas.com - 23/09/2016, 23:40 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Reserse Narkoba Polda Bali Kombes Pol Franky Haryanto dicopot dari jabatannya karena diduga memeras tersangka yang kasusnya ditangani Polda Bali.

Berdasarkan surat telegram rahasia Kapolri Nomor ST/2325/IIX/2016 tertanggal 23 September 2016, Franky dimutasi ke Bareskrim Polri sebagai Analis Kebijakan Madya bidang Iknas.

"Iya, dimutasi untuk memperlancar pemeriksaan," ujar Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Boy Rafli Amar, saat dikonfirmasi, Jumat (23/9/2016) malam.

Saat ini, Franky tengah menjalani pemeriksaan oleh tim Divisi Profesi dan Pengamanan Polri.

Ia diduga memeras sejumlah orang yang tercatat terlibat tujuh kasus narkoba di bawah 0,5 gram.

Selain melakukan pemerasan, Franky juga dilaporkan atas dugaan keterlibatan dalam pemotongan anggaran DIPA 2016 dengan barang bukti uang Rp 50 juta di brankas.

Boy mengatakan, Franky dimutasi ke Jakarta untuk memperlancar pemeriksaan oleh Propam.

Sebelumnya, Irjen Pol M Iriawan, saat masih menjabat Kepala Divisi Profesi dan Pengamanan Polri, menyebutkan, ada indikasi pemerasan yang dilakukan Franky terhadap tersangka kasus narkoba.

Franky telah dicopot sesuai rekomendasi Propam.

"Rekomendasi kami sudah dilakukan, Kapolda copot anggota tersebut," ujar Iriawan.

Rekomendasi tersebut, kata Iriawan, merupakan komitmen Propam untuk menjaga citra Polri dari oknum-oknum nakal di dalam.

"Kami berkomitmen bagi anggota yang tidak pantas, kami rekomendasikan beri tindak tegas," kata Iriawan.

Saat ini, pemeriksaan Paminal Propam belum final.

Jika nantinya disimpulkan bahwa perbuatan Franky melanggar pidana, maka akan dibawa ke ranah pidana.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com