Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Datangi Menko Polhukam, Pemuda Muhammadiyah Ingatkan Isu Keragaman Jelang Pilkada

Kompas.com - 23/09/2016, 16:49 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjuntak, mendatangi kantor Kementerian Bidang Politik, Hukum, dan keamanan, Jumat (23/9/2016).

Saat bertemu Menko Polhukam Wiranto, Dahnil meminta pemerintah siapkan antisipasi mengenai ancaman terhadap keberagaman Indonesia.

Ancaman terhadap keberagaman semakin terlihat, terlebih menjelang pilkada serentak 2017 yang digelar di 101 daerah.

"Itu penting. Apalagi ini jelang pilkada serentak. Upaya-upaya mempolitisasi keragaman itu bagi kami tidak sehat," kata Dahnil di Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (23/9/2016).

Penggunaan isu suku, agama, ras, antar golongan (SARA) menjadi marak dalam pemilu sebelumnya, sebagai bentuk kampanye hitam.

Dahnil menuturkan, kedatangannya merupakan upaya untuk mengingatkan pemerintah melalui Kemenko Polhukam agar lebih aktif melakukan komunikasi kepada publik.

Menurut Dahnil, kelompok masyarakat seperti Muhammadiyah dan kelompok agama lain dapat dilibatkan dalam upaya menyampaikan pesan keragaman Indonesia.

"Modal dasar negara kita adalah keragaman itu. Jangan sampai kemudian karena politik, kepentingan jangka pendek, lalu modal dasar kita dirusak," ujar Dahnil.

Pilkada serentak di 101 daerah kini memasuki masa akhir pendaftaran. Untuk masa kampanye calon, KPU memilih tanggal 28 Oktober 2016 hingga 11 Februari 2017.

Empat hari berselang, 15 Februari 2017, masyarakat di 101 daerah akan menentukan pilihan calon pemimpin mereka untuk lima tahun ke depan.

Kompas TV Polisi Bekuk Pemilik Akun Penyebar Isu SARA Kerusuhan Tanjungbalai
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Diminta Mundur oleh TKN, Berikut 6 Menteri PDI-P di Periode Kedua Jokowi

Nasional
Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasdem Tunggu Jawaban Anies Soal Tawaran Jadi Cagub DKI

Nasional
Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Minimalisasi Risiko Bencana Alam, DMC Dompet Dhuafa dan BNPB Tanam 1.220 Bibit Pohon di Bandung Barat

Nasional
Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Syaikhu Sebut Koalisi atau Oposisi Itu Kewenangan Majelis Syuro PKS

Nasional
Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Jokowi Tak Lagi Dianggap Kader, PDI-P: Loyalitas Sangat Penting

Nasional
PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

PPP Buka Peluang Usung Sandiaga Jadi Cagub DKI

Nasional
Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Soal Jokowi dan PDI-P, Joman: Jangan karena Beda Pilihan, lalu Dianggap Berkhianat

Nasional
Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Surya Paloh Buka Peluang Nasdem Usung Anies pada Pilkada DKI

Nasional
Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Dukung Prabowo-Gibran, Surya Paloh Sebut Nasdem Belum Dapat Tawaran Menteri

Nasional
PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

PKS: Pak Anies Sudah Jadi Tokoh Nasional, Kasih Kesempatan Beliau Mengantarkan Kader Kami Jadi Gubernur DKI

Nasional
Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Soal Bertemu Prabowo, Sekjen PKS: Tunggu Saja, Nanti Juga Kebagian

Nasional
Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Prabowo Absen dalam Acara Halalbihalal PKS

Nasional
Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Joman: Jokowi Dukung Prabowo karena Ingin Penuhi Perjanjian Batu Tulis yang Tak Dibayar Megawati

Nasional
Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com