Kompas.com - 23/09/2016, 09:33 WIB
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menegaskan, setiap anggota militer harus mengundurkan diri dari kedinasan jika menjadi peserta pilkada. Hal itu tertuang di dalam undang-undang dan aturan internal TNI.

"Aturan di TNI, setiap anggota militer yang akan menjadi calon peserta pilkada, maka statusnya harus mengundurkan diri dari dinas militer," ujar Panglima TNI sebagaimana dikutip dari siaran pers Pusat Penerangan TNI pada Jumat (23/9/2016).

Mundurnya bakal calon kepala daerah dari kedinasan militer, kata Gatot, demi menjamin netralitas institusi militer dalam proses demokrasi dan politik.

(baca: Koalisi Cikeas Usung Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni)

Gatot berjanji, TNI tidak akan menghalang-halangi anggotanya yang ingin terjun ke dalam dunia politik.

Namun, personel TNI itu harus mengikuti syarat aturan perundangan yang berlaku terlebih dahulu sebelum terjun ke dunia politik.

"Kalau prajurit TNI masa aktifnya masih panjang akan diberikan pensiun dini sehingga pada saat pilkada dia sudah bukan militer lagi," ujar Gatot.

(baca: Maju di Pilgub DKI Jakarta, seperti Apa Sosok Agus Yudhoyono?)

Gatot sekaligus menekankan netralitas TNI dalam pilkada. Jika ada oknum TNI yang tak netral dalam pilkada, Gatot meminta publik melaporkannya ke TNI.

"Saya mengimbau kepada masyarakat, apabila ada yang mengetahui anggota TNI yang tidak netral, tolong sebutkan nama dan pangkatnya sehingga bisa kami cari, diadakan penyelidikan dan proses hukum," ujar dia.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Pemerintah dan DPR Diminta Buka Ruang Diskursus Pembahasan RKUHP

Nasional
Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Kasus Pencabulan Anak Kiai Ponpes Jombang, Kemenag Dukung Polisi Tegakkan Hukum

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Jokowi Ingatkan Pentingnya Kemandirian Pangan, Minta Lahan Kosong untuk Ditanami

Nasional
Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Anak Kiai di Jombang Tersangka Pencabulan, Kemenag Akan Bahas Permintaan Pembekuan Izin Ponpes

Nasional
Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Pimpinan MPR Sepakat dan Terima Hasil Kajian PPHN, Pintu Amendemen UUD 1945 Ditutup

Nasional
Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Kemenag Minta Masyarakat Patuhi Prokes Saat Perayaan Idul Adha

Nasional
PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

PDI Perjuangan Ungkap Puan Hingga Kini Belum Temui Parpol Lain untuk Bahas Pemilu 2024

Nasional
Jokowi Kenakan Baju Adat Toba Selama Berkegiatan di Medan

Jokowi Kenakan Baju Adat Toba Selama Berkegiatan di Medan

Nasional
Epidemiolog Sebut Penerapan PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1 sebagai Langkah yang Tepat

Epidemiolog Sebut Penerapan PPKM Jabodetabek Kembali ke Level 1 sebagai Langkah yang Tepat

Nasional
Didampingi Bobby Nasution, Jokowi Canangkan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan

Didampingi Bobby Nasution, Jokowi Canangkan Revitalisasi Lapangan Merdeka Medan

Nasional
DPR dan Pemerintah Diminta Tak Abaikan Partisipasi Bermakna dalam Membahas RKUHP

DPR dan Pemerintah Diminta Tak Abaikan Partisipasi Bermakna dalam Membahas RKUHP

Nasional
RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

RUU Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Kabareskrim Imbau Orangtua Murid Pindahkan Anaknya dari Ponpes Shiddiqiyyah

Nasional
Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Kritisi RKUHP, Pengamat Pertanyakan Cara Penegak Hukum Bedakan Kritik dan Penghinaan

Nasional
Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Jokowi: Kita Harus Kerja Keras Turunkan Persentase Stunting

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.