Metamorfosis Jokowi

Oleh: Budiarto Shambazy

Anda mungkin ingat momen Gubernur DKI Joko Widodo alias Jokowi tak bosan menongkrongi pekerjaan perbaikan tanggul Kanal Barat yang jebol di Sungai Ciliwung, dekat Jalan Latuharhary, Jakarta Pusat.

Waktu itu Jakarta dalam status tanggap darurat bencana banjir, 17-27 Januari 2013.

Menjadi pemandangan menarik karena kok ada gubernur seperti mandor mengawasi kuli-kuli bekerja di proyek kotor?

Ketika itu ia ditanyai mengapa mau berjorok-jorok seperti itu, ia menjawab, ”Kalau saya tinggal nanti mereka berhenti bekerja.”

Ilustrasi ini mencerminkan sebelum era Jokowi para gubernur malas turun ke lapangan mengawasi pekerjaan yang tak dikerjakan sampai tuntas, misalnya penggalian lubang yang berjalan sepanjang tahun.

Kita terbiasa melihat gubernur baru yang hobi blusukan ke Pasar Tanah Abang atau masuk gorong-gorong, dengan melipat lengan kemeja dan celana bagian bawah.

Jakarta kembali hidup setelah selama berpuluh tahun hidup dalam ketidakpastian dan pesimisme gelap karena warganya kehilangan rasa memiliki.

Begitu juga hidup kembali kepemimpinan yang wajar dan masuk akal, yakni kepemimpinan yang rajin bekerja, merakyat, anti KKN, dan bernyali besar.

Jangan lupa politik itu soal momentum. Dengan dukungan prestasi sebagai gubernur, pencitraan media arus utama dan media sosial, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), khususnya Ketua Umum Megawati Soekarnoputri, mayoritas rakyat memilih Jokowi sebagai presiden ketujuh.

Momentum itu mulai hilang karena dua hal. Pertama, perombakan kabinet jilid 2 yang lebih banyak memunculkan pertanyaan ketimbang jawaban; dan kedua, pengampunan pajak (PP) yang membuat sebagian publik kelas menengah merasa dimintai ”jatah preman”.

Jangan salah, seperti dibuktikan oleh hasil berbagai jajak pendapat, dukungan mayoritas rakyat masih besar sampai detik ini.

Rakyat kalangan menengah dan bawah rupanya puas dengan berbagai jaminan sosial ala Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Indonesia Sejahtera.

Telah terbukti, kompromi politik dalam dua kali perombakan kabinet tidak pernah tercapai maksimal.

Hasil kompromi masih tetap semu, malah berpotensi menimbulkan konflik baru karena kehadiran menteri yang kurang cakap dan berjejak rekam buruk.

Juga lebih terasa dominasi menteri-menteri yang telah berkiprah sejak era Orde Baru, khususnya dari kalangan purnawirawan.

Tak terbantahkan pula, mayoritas menteri kali ini terdiri dari tokoh/politisi/akademisi bukanlah para loyalis tulen Jokowi karena lebih patuh kepada patron masing-masing.

PP terkesan keliru sejak awal, baik detail kebijakannya yang sukar ditebak maupun sosialisasinya yang asal-asalan.

PP tentu bermaksud baik, tetapi keburu menimbulkan keresahan karena pesan yang disampaikan kepada publik tidak pernah utuh.

Publik paham pemerintah sedang BU (butuh uang) untuk menggenjot pembangunan infrastruktur untuk mencatat pertumbuhan ekonomi lima koma sekian atau bahkan 6 persen.

Dengan sosialisasi yang sempurna dan juga kesiapan aparat perpajakan, PP niscaya akan sukses.

Kita mengharapkan PP sukses karena masih percaya 100 persen kepada Jokowi yang rajin bekerja, merakyat, anti KKN, dan bernyali besar.

Kita juga kurang peduli dengan berbagai pernyataan yang dikemukakan pejabat tinggi yang seperti pengamat atau terkesan berlawanan dengan Jokowi.

Mungkin ini gejala Jokowi sedang berjuang seorang diri, persis seperti ketika menongkrongi kuli-kuli yang memperbaiki tanggul Kanal Barat yang jebol itu.

Ia mungkin juga masih sendirian mengarungi belantara politik Ibu Kota yang elitis, dari sebuah kota yang kebetulan bernama Solo (sendiri) di Jawa Tengah.

Mungkin Jokowi sedang masuk masa jeda ibarat final sepak bola yang harus dimenangi. Pada babak pertama ia sudah unggul tipis, tetapi permainan belum mencapai top form.

Pada saat jeda ia perlu mendengar instruksi-instruksi pelatih. Salah satu instruksi yang dia harus dengar adalah apa gerangan yang dikehendaki publik, yang disiarkan oleh pers, yang kewajibannya mengingatkan pemimpin dengan sikap berpihak hanya kepada kebenaran.

Dalam kesendirian itulah Jokowi kadang tersandung. Ia cedera cukup fatal, seperti saat ia mesti memberhentikan dengan hormat Menteri ESDM Arcandra Tahar yang baru bertugas 20 hari, yang ternyata memiliki dua kewarganegaraan.

Kita maklumi Jokowi sudah menjalani metamorfosis panjang dari ulat, menjadi kepompong, dan akhirnya menjadi kupu-kupu.

Masih tersisa sekitar tiga tahun untuk terbang hilir-mudik dan sesekali hinggap di tangkai bunga yang kuat, bukan yang lemah