Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kritik Jokowi-JK, Amien Rais dan Sejumlah Tokoh Berkumpul di Rumah Rachmawati

Kompas.com - 17/09/2016, 22:16 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah tokoh berkumpul di kediaman Rachmawati Soekarnoputri, Sabtu (17/9/2016), untuk membahas bermacam permasalahan yang terjadi di Indonesia 

Hadir di antaranya Amien Rais, Lily Chodidjah Wahid, Syarwan Hamid, Fuad Bawazier.

Rachmawati menilai, selama hampir dua tahun pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla banyak terjadi kerusakan yang dialami oleh Indonesia.

Berbagai masalah tersebar dari ekonomi, politik, hingga hukum.

"Utang yang sekarang ini sudah mencapai Rp 4.000 triliun lebih. Banyak aset negara yang sudah digadaikan, patut diduga tidak lama lagi dijual," kata Rachamawati, Sabtu.

"Kita terancam capai defisit 3 persen. Yang memprihatinkan kita, bahkan pemerintah berupaya seolah mengelabui kita dengan melebarkan defisit 5 persen. Itu sudah cukup untuk impeachment," ujar Rachma.

Rachmawati menuturkan, masalah hukum juga terjadi. Ia mencontohkan pelanggaran konstitusi terhap kasus dwi-kewarganegaraan mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Arcandra Tahar.

Selain itu, Rachma menuturkan, Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penghematan Anggaran 87 Kementerian dan Lembaga disebut sebagai pelanggaran terhadap tata kelola keuangan negara.

Seharusnya, lanjut dia, Presiden membicarakan pemotongan anggaran itu dengan DPR.

"Harusnya dibicarakan bersama DPR, termasuk waktu mengambil utang. Sebenarnya sudah cukup banyak pelanggaran terhadap konstitusi, UU, etika ketatanegaraan sudah cukup banyak dilakukan oleh penguasa," ucap Rachma.

Menurut Rachma, banyak pihak yang seolah-olah menutup mata terhadap berbagai permasalahan yang terjadi.

Adapun, Lily Wahid mengatakan, telah terdapat beberapa tim yang akan melakukan gugatan hukum terhadap masalah tersebut.

"Untuk dwi-kewarganegaraan memang sudah ada beberapa teman yang menyiapkan untuk melakukan mengajukan gugatan. Tentang melencengnya APBN juga sudah ada teman yang mulai bersiap-siap," ucap Lily.

"Ada kelompoknya sendiri yang mengajukan gugatan. Tidak mungkin penyelesaian tanpa gugatan," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com