Kemenlu Kirim Tim Khusus untuk Tangani Kepulangan WNI Jemaah Haji Pengguna Paspor Filipina

Kompas.com - 15/09/2016, 19:07 WIB
Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat ditemui di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINDirektur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri RI, Lalu Muhammad Iqbal, saat ditemui di Gedung Kemenlu, Jakarta Pusat, Kamis (20/8/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menugaskan tim khusus yang dipimpin oleh Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia dan BHI ke Filipina.

Tim khusus tersebut bertugas melakukan antisipasi dan persiapan bersama dengan otoritas terkait di Filipina untuk menangani kepulangan jemaah haji asal Filipina.

Pemerintah Filipina melihat indikasi adanya ratusan warga negara asing yang lolos melaksanakan ibadah haji melalui Filipina dan menggunakan paspor Filipina secara ilegal.

Diduga kuat sebagian besar jamaah tersebut berasal dari Indonesia dan Malaysia.

"Pemerintah, di bawah koordinasi Kemlu akan memastikan bahwa para jemaah haji Indonesia yang kembali melalui Manila dapat diproses secara cepat sehingga dapat dideportasi dalam waktu yang tidak terlalu lama," ujar Direktur Perlindungan Warga Negara Indonesia Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal melalui keterangan tertulis, Kamis (15/9/2016). 

(Baca: Kepulangan 700 WNI yang Berhaji via Filipina Lebih Diprioritaskan ketimbang Penyelidikan)

Iqbal mengatakan, pada Rabu (14/9/2016) kemarin, tim khusus telah melakukan pertemuan dengan satuan tugas (satgas) yang dibentuk Pemerintah Filipina untuk menangani masalah tersebut.

Dalam pertemuan itu, tim Kemenlu menekankan agar penanganan 177 WNI calon haji sebelumnya dijadikan pelajaran untuk membuat proses penanganan lebih cepat dan efisien dengan tetap mengedepankan perlakuan yang bermartabat kepada para jemaah haji.

"Pihak Indonesia juga menekankan kembali pandangan Presiden Jokowi dan Presiden Duterte bahwa para jemaah haji tersebut adalah korban," kata Iqbal.

Menurut Iqbal, otoritas setempat, yaitu Satgas yang dipimpin langsung oleh Kementerian Kehakiman Filipina dan beranggotakan seluruh instansi terkait juga memiliki pandangan yang sama.

Halaman:
Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X