Sekjen PKB Setuju Syarat Capres 2019 Pakai Hasil Pileg 2014

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Kadir Karding mengaku setuju dengan usulan pemerintah terkait syarat pengusungan calon presiden dan calon wakil presiden 2019.

Pemerintah ingin hasil Pemilihan Legislatif 2014 digunakan untuk mengusung capres-cawapres 2019. Pasalnya, Pilpres selanjutnya dilaksanakan serentak dengan pemilu legislatif.

Karding menilai, usulan tersebut berguna untuk mengontrol partai agar tak mudah mencalonkan seseorang sebagai presiden dalam Pemilu selanjutnya.

"Saya sih setuju saja prinsip perlunya ada pembatasan agar tidak gampang orang buat partai dan ada semangat ke depan agar ada penyederhanaan partai supaya tidak terlalu banyak dan tidak mudah calonkan presiden," kata Karding melaui pesan singkat, Rabu (14/9/2016).

(baca: PKS Anggap Tak Adil jika Hasil Pileg 2014 Digunakan untuk Usung Calon di Pilpres 2019)

Karding menambahkan, usulan pemerintah realistis untuk dilaksanakan. Meskipun partai besar seperti PDI Perjuangan memperoleh 18,95 persen saat Pileg 2014, mereka belum bisa mencalonkan presiden tanpa berkoalisi.

Sebab sesuai Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, hanya partai yang memperoleh 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara nasional yang bisa mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi tidak ada yang diuntungkan juga, meskipun PDI-P sebagai partai pemenang pemilu legislatif, mereka toh tetap harus berkoalisi karena belum mencapai 20 persen kursinya di DPR atau 25 persen suara nasional," lanjut Karding.

Sebelumnya, Pemerintah mengusulkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 digunakan untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019.

(baca: Pemerintah Usulkan Hasil Pemilu 2014 Digunakan untuk Usung Calon dalam Pilpres 2019)

Hasil Pileg 2014 digunakan karena pada 2019, pemilihan legislatif dan pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tidak bisa digunakan untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

"Jadi penentuan pemilihan presiden, kami mengusulkan sesuai dengan hasil (pileg) yang lama," kata Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, seusai rapat terbatas di Kantor Presiden, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (13/9/2016).

Terkait angkanya, lanjut Tjahjo, tetap berpegang pada Undang-Undang Pemilihan Presiden yang lama.

(baca: Partai Baru Terancam Tak Bisa Usung Capres pada Pilpres 2019)

UU Nomor 42 Tahun 2008 mengatur, parpol atau gabungan parpol harus mengantongi 20 persen kursi di DPR atau 25 persen suara sah nasional untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden.

Tjahjo mengatakan, aturan mengenai hal ini akan dirumuskan dalam draf revisi UU Pemilu yang diusulkan pemerintah dan akan segera diserahkan ke DPR untuk pembahasan lebih lanjut.