Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Harus Antisipasi Gempuran Ideologi Asing

Kompas.com - 09/09/2016, 22:01 WIB
Dimas Jarot Bayu

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Intelijen Wawan H. Purwanto mengatakan Indonesia saat ini digempur ideologi asing.

Wawan menjelaskan, berbagai bentuk ideologi, mulai dari komunisme, liberalisme, hingga radikalisme terus mendoktrin masyarakat Indonesia.

"Sekarang itu yang paling gencar hantaman ideologi," ujar Wawan ketika diskusi 'Pergantian Kepala BIN: Reformasi Intelijen dan Kontestasi Sipil-Militer' di Jakarta, Jumat (9/9/2016).

Berbagai ideologi tersebut, lanjut Wawan, seringkali membawa kepentingan asing ke Indonesia.

Ini menjadi ancaman bagi Indonesia karena bisa mengganggu stabilitas negara dan berbagai elemen pendampingnya.

"Di bidang ideologi jelas carut marut kepentingan masuk ke kita. Sekarang itu ideologi Pancasila dipertaruhkan karena berhadapan dengan masuknya ideologi lain yang membuat porak-poranda semua elemen yang ada," tambah Wawan.

Wawan menjelaskan, gempuran ideologi ini dapat menghancurkan Pancasila sebagai ideologi negara.

"Pancasila ini mulai tergusur. Efek ideologi kekerasan sudah mulai ada. Sudah ada aksi teror kan menyuarakan ideologi ini," tambah Wawan.

Atas dasar itu, Wawan menilai masuknya berbagai ideologi ini perlu diantisipasi oleh Badan Intelijen Negara (BIN).

BIN, kata dia, perlu merumuskan suatu upaya penanganan yang strategis menghadapi masalah tersebut.

"Peminggiran ideologi menjadi tantangan bagi BIN. Ini masalah yang akan menggelayuti. Kita perlu suatu upaya penanganan secara strategis dan sistematis untuk mengatasi itu," tandas Wawan.

Kompas TV DPR Setuju Budi Gunawan Jadi Kepala BIN
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com