Aparat Penegak Hukum Lingkungan Dilawan, Wapres Minta Masyarakat Sabar

JAKARTA, KOMPAS.com – Wakil Presiden Jusuf Kalla meminta, masyarakat menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum terkait kasus penegakkan hukum lingkungan.

Hal itu menyusul terjadinya kasus perlawanan yang diduga dilakukan pihak perusahaan perambah hutan di Sumatera, atas upaya penegakkan hukum yang dilakukan petugas.

Dalam sepekan terakhir, setidaknya terjadi dua kasus perlawanan. Kasus tersebut terjadi di dua lokasi berbeda, dengan pelaku yang berbeda pula.

“Kan dalam proses hukum yang diajukan baik oleh masyarakat, juga oleh Menteri LHK kepada kepolisian atas peristiwa penyanderaan itu,” ungkap Kalla di Kantor Wapres, Jumat (9/9/2016).

“Saya kira sekarang berlangsung proses itu, kita tunggu saja proses itu,” lanjut dia.

Awal pekan ini, Kepala Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Foead, dihadang petugas keamanan perusahaan saat melakukan inspeksi mendadak di Kecamatan Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau.

Rombongan yang dipimpin Nazir tak dibolehkan masuk karena tak punya izin dari perusahaan, yaitu salah satu anak perusahaan PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP).

BRG pun mengunggah video yang memperlihatkan penghadangan itu. Berdasarkan video, saat ditanya oleh staf BRG, petugas keamanan itu mengaku berasal dari Alumni Bela Negara Grup 3 Kopassus.

(Baca juga: Kepala BRG Dihadang Saat Sidak, Induk Usaha PT RAPP Akan "Review" Prosedur Keamanan)

Sebelumnya, tujuh polisi hutan dan penyidik Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dilaporkan disandera sekelompok orang saat menyegel lahan yang terbakar, akhir pekan lalu.

Sekelompok orang yang menyandera itu diduga dikerahkan PT Andika Permata Sawit Lestari (APSL).

Mereka juga menghancurkan rekaman video yang diambil polisi hutan dan penyidik KLHK.

Namun, pihak penyandera yang juga mengancam akan membunuh polisi hutan dan petugas KLHK itu hingga saat ini belum mendapat hukuman dari polisi.

(Baca: Polisi Hutan Diancam Dibakar, Kenapa Kepolisian Tak Bertindak?)

Bakal Ditindak

Sebelumnya, Kepala Polri Jenderal Pol Tito Karnavian mengatakan, Mabes Polri akan menerjunkan tim dari Divisi Profesi dan Keamanan ke Riau terkait penyanderaan polisi hutan dan penyidik dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Kepolisian akan menyelidiki secara komperhensif maksud mereka menghadang petugas.

Sekelompok orang tersebut harus menjelaskan motif mereka menghapus gambar-gambar yang diambil hingga mengancam akan membakar para petugas.

Tak hanya terhadap sekelompok orang tersebut, pemeriksaan juga akan dilakukan terhadap Polres yang sebelumnya telah memeriksa mereka.

(Baca: Soal Penyanderaan Polisi Hutan, Kapolri Terjunkan Tim Propam ke Riau)

Sedangkan Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menegaskan bahwa segala hal yang menghalangi kegiatan untuk kemaslahatan masyarakat harus ditindak.

Ryamizard juga meminta oknum tersebut untuk ditangkap dan diperiksa. Namun, lanjut dia, pihaknya juga akan mencari tahu siapa oknum tersebut.

"Tangkap saja orangnya biar diperiksa. Nanti saya minta kodam menyusur itu, pakai baju (Kopassus) dan segala macam," kata dia.

(Baca: Menhan Minta Tangkap Orang yang Mengaku Kopassus Saat Hadang BRG)