Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Politisi PKS Ingin Pemerintah Indonesia Tiru Cara Filipina Berantas Narkoba

Kompas.com - 08/09/2016, 17:07 WIB

Rata-rata 44 orang dibunuh setiap hari di Filipina dalam perang melawan narkoba. Data itu disiarkan aparat kepolisian di Manila, Selasa (6/9/2016).

(baca: Duterte Jadi Presiden, Tiap Hari 44 Warga Filipina Tewas Terkait Narkoba)

Menurut polisi Filipina, jumlah korban tewas telah melonjak menjadi 3.000 orang sejak Presiden Rodrigo Duterte dilantik pada 30 Juni lalu, seperti dilaporkan AFP.

Sebelumnya, dilaporkan 2.400 orang tewas. Sebanyak 900 orang di antaranya tewas dalam operasi polisi dan sisanya, 1.500 orang, tewas di luar operasi polisi.

Peningkatan jumlah korban muncul setelah Duterte, Senin (5/9/2016), berjanji untuk melawan kecaman internasional dan akan membunuh lebih banyak lagi penjahat terkait narkoba.

Duterte, Senin (5/9/2016), mengatakan, masih ada banyak orang yang akan dibunuh terkait kasus narkoba di negaranya.

Kampanye Duterte diklaim untuk melawan peredaran narkoba dan operasi itu takkan berhenti selama para pelaku kejahatan itu tidak berhenti, seperti dilaporkan Reuters.

Hingga Senin, sejak Duterte dilantik pada 30 Juni lalu, sekitar 2.400 orang tewas terkait dengan perang melawan para bandit narkoba.

Pada Selasa ini, polisi Filipina mengaku telah menewaskan 1.033 orang dalam operasi anti-narkoba sejak Duterte dilantik menjadi presiden dua bulan silam.

 

Selebihnya, 1.894 orang tewas dalam kematian yang tidak dapat dijelaskan. Demikian kata polisi. Hingga Selasa, total 2.927 orang telah tewas.

Dari jumlah itu, berarti ada penambahan 500 kasus dibandingkan data yang dirilis polisi pada Minggu (4/9/2016) atau rata-rata 44 orang tewas per hari sejak 30 Juni saat Duterte dilantik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com