PPATK Tak Temukan Aliran Duit Freddy Ke Petinggi Polri dan BNN

Kompas.com - 08/09/2016, 16:37 WIB
Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf Ali di Kantor PPATK, Jakarta, Senin (28/12/2015) KOMPAS.com/NABILLA TASHANDRAKepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Muhammad Yusuf Ali di Kantor PPATK, Jakarta, Senin (28/12/2015)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) M. Yusuf mengungkapkan, jajarannya tak menemukan aliran dana dari rekening Freddy Budiman ke perwira tinggi Polri maupun pejabat Badan Narkotika Nasional (BNN). 

Dari hasil penelurusan PPATK, ditemukan bahwa aliran dana Freddy ditujukan kepada beberapa pihak, namun Yusuf enggan membeberkan lebih rinci.

"Ke beberapa pihak, tapi tidak bisa saya ungkap. Bukan petinggi Polri atau BNN," kata Yusuf di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

(Baca: PPATK Menduga Freddy Gunakan Rekening Lain untuk Alirkan Dana)

Aliran dana tersebut, kata Yusuf, juga tak mengalir ke pejabat negara. Saat didesak kepada siapa Freddy mendistribusikan uangnya, Yusuf tak menjawab rinci. 

"Ada lah. Saya enggak bisa bicara karena masih sidik," ucap Yusuf.

Freddy Budiman adalah gembong narkotika yang dieksekusi mati bersama tiga narapidana lain di akhir Juli lalu. 

Dua hari setelah eksekusi, Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris Azhar menyebar cerita yang dia klaim adalah penuturan Freddy Budiman ketika keduanya bertemu pada 2014. 

Seperti dituturkan Haris, Freddy mengatakan bahwa ada oknum perwira tinggi Polri dan TNI serta aparat BNN dan Bea Cukai yang membantunya mengederkan narkotika. 

PPATK menduga Freddy menggunakan rekening jaringannya atau kerabat terdekatnya untuk melakukan transaksi.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

UPDATE 18 Januari: 564 Orang Dinyatakan Sembuh dari Covid-19

Nasional
Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Menkes: Vaksinasi Booster Heterolog Hasilkan Antibodi yang Lebih Kaya

Nasional
Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Kapolri Ingin Jajarannya Punya Kemampuan sebagai Auditor, Minta BPK Buat Pelatihan

Nasional
UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota 'Nusantara'

UU IKN Disahkan, Ini Kedudukan, Bentuk, hingga Susunan Pemerintahan Ibu Kota "Nusantara"

Nasional
Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Wakil Ketua MPR Harap RUU TPKS Rampung Dibahas Dalam Sebulan

Nasional
Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Kepala BNPB dan Wapres Akan Kunjungi Lokasi Terdampak Gempa di Banten, Besok

Nasional
Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Bahas Ibu Kota Baru di Tengah Pandemi Dikritik, Ketua Pansus: Masa Tidak Pikir Masa Depan?

Nasional
Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Narapidana Jadi Dalang Penipuan Online, Bermodus Menyamar Jadi Polisi

Nasional
10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

10 Pegawai KPK, dari Penjaga Rutan hingga Komisioner, Lakukan Pelanggaran Etik

Nasional
Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Polri: Operasi Damai Cartenz 2022 Beroperasi Mulai 17 Januari Hingga 31 Desember

Nasional
Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Duduk Perkara Kasus Luhut Vs Haris Azhar yang Dijemput Paksa Kepolisian

Nasional
Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Menkes: 1,1 Juta Dosis Vaksin Kedaluwarsa, Mayoritas dari Donasi Gratis

Nasional
Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Menkes Persilahkan Anggota Dewan Vaksinasi Booster

Nasional
Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Pemerintah Prioritaskan Perbaikan Sekolah Terdampak Gempa Pandeglang

Nasional
Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Update 18 Januari: Capaian Vaksinasi Dosis Kedua 58,14 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.