Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kemesraan Budi Gunawan dan DPR...

Kompas.com - 08/09/2016, 07:23 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Awal September 2016, Presiden Joko Widodo resmi mengusulkan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) ke Dewan Perwakilan Rakyat untuk menggantikan Sutiyoso.

Singkat saja, proses pergantian itu tak memakan waktu hingga satu minggu. Surat usulan Presiden tiba di meja Pimpinan DPR pada Jumat (2/9/2016). Namun, pada Rabu (7/9/2016) ia sudah lolos uji kepatutan dan kelayakan di Komisi I DPR.

Jika tak ada halangan, Budi akan dilantik pada Jumat (9/8/2016).

Pada Rabu pagi itu, pada hari dilangsungkannya uji kepatutan dan kelayakan, Budi tiba di Kompleks Parlemen hampir satu jam lebih awal dari jadwal yang ditentukan pada pukul 10.00 WIB.

Budi melangkah percaya diri saat menginjak gedung DPR. Sebelum melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan pun dirinya sempat mengobrol santai dengan pimpinan Komisi I dan pimpinan Polri di ruang tunggu Komisi I.

Wartawan tak dipersilakan masuk. Namun, suara tawa keakraban terdengar hingga ke luar ruangan.

Penyampaian visi Budi dilangsungkan secara terbuka. Hanya saat penyampaian misi dan pendalaman, uji kelayakan dan kepatutan itu dilangsungkan tertutup. Awak media tak diperkenankan meliput.

Kurang dari tiga jam, seisi ruangan rapat telah menghambur keluar. Proses uji kepatutan dan kelayakan telah selesai. Budi pun resmi dinyatakan layak dan patut sebagai Kepala BIN oleh Komisi I.

"Rapat internal komisi I memutuskan memberikan pertimbangan sebagai berikut, saudara Budi Gunawan layak dan patut sebagai Kepala Badan Intelijen Negara menggantikan saudara Sutiyoso," ujar Ketua Komisi I Abdul Kharis Almasyhari di ruang rapat Komisi I DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Budi pun bersyukur dan berterima kasih kepada Presiden yang telah menunjuknya. Terima kasih Budi, tentu tak lupa disampaikan untuk anggota DPR yang telah melancarkan proses tersebut.

Mantan Kapolda Bali itu pun berjanji akan mengedepankan independensi dalam bekerja dan tak akan mendahulukan kepentingan tertentu.

"BIN harus bekerja dengan mengedepankan independensi. Kemudian fakta yang sebenarnya. Makanya aspek objektivitas ini penting, tidak berdasarkan kepentingan ataupun juga pesanan-pesanan," ujar Budi.

Persahabatan

Tak hanya berjalan singkat, proses uji kepatutan dan kelayakan Budi Gunawan sebagai Kepala BIN yang dilangsungkan secara tertutup itu juga berjalan tanpa perdebatan.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I DPR Tubagus Hasanuddin. Menurut dia, proses yang singkat tersebut dikarenakan DPR hanya dalam posisi memberikan pertimbangan, bukan memberi persetujuan atau penolakan.

"Sepuluh fraksi sepakat, menyetujui. Beliau layak menjadi Kepala BIN," kata Hasanuddin. (Baca: Tanpa Perdebatan, Komjen Budi Gunawan Lolos Uji Kelayakan Kepala BIN)

Soal status tersangka yang pernah disematkan KPK kepada Budi bahkan tidak disinggung sama sekali. Menurut dia dan para anggota komisi, kasus tersebut telah selesai.

"Pertama, sudah diselesaikan secara hukum. Kedua, Presiden sudah mengajukan beliau sebagai calon kepala BIN berarti sudah dianggap tak ada masalah," tutur Politisi PDI-Perjuangan itu.

(Baca: Tak Ada Anggota DPR yang Pertanyakan Lagi Perkara Hukum Budi Gunawan)

Dukungan juga datang dari luar Komisi I. Pada hari yang sama dengan dilangsungkannya uji kepatutan dan kelayakan Kepala BIN, beredar foto beberapa anggota Komisi III DPR RI tengah memegang kertas bertuliskan dukungan terhadap Budi Gunawan.

Adapun anggota yang berfoto di antaranya Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa dari Fraksi Gerindra dan empat anggota Komisi III lainnya, Arsul Sani (F-PPP), Masinton Pasaribu (F-PDIP), Ahmad Sahroni (F-Nasdem), dan Daeng Muhammad (F-PAN).

Saat dikonfirmasi, Arsul Sani mengatakan foto tersebut diambil hanya untuk iseng dan dalam konteks bercanda. Ia pun mengaku tak mengetahui siapa yang menulis dan meletakkan kertas tersebut di meja pimpinan.

(Baca: Beredar, Foto Anggota Komisi III Dukung Budi Gunawan Jadi Kepala BIN)

Arsul juga mengaku tak khawatir jika nantinya foto tersebut viral dan dianggap ada motif politis di balik proses pergantian Kepala BIN di DPR.

Terlebih, pada pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, terdapat sejumlah Anggota Komisi III yang ditunjuk sebagai Bantuan Kendali Operasi (BKO) pengganti.

Mereka adalah Wakil Ketua Komisi III Benny Kabur Harman, Anggota Risa Mariska, Sufmi Dasco Ahmad dan Habib Aboe Bakar Al-Habsy yang "pindah" ke Komisi I pada hari pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan.

"Ya enggak (politis). Karena memang bahwa Pak BG akan disetujui secara informal kami sudah mengetahui. Karena tidak ada alasan untuk tidak menyetujui Pak BG baik secara hukum maupun politik," ucapnya.

Sementara itu, Masinton Pasaribu yang juga ada dalam foto tersebut mengatakan hal serupa.

Foto tersebut, kata dia, lebih kepada dukungan moral untuk Budi Gunawan yang pernah melangsungkan uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Kapolri pada awal 2015 lalu.

"Tidak ada pesan dan motif apa-apa. Itu support moral dari anggota (Komisi III) dan dilakukan di ruang tertutup. Kami sedang menunggu Menkumham," kata Masinton.

(Baca juga: Dari Integritas hingga Sinergitas Akan Jadi Ujian Budi Gunawan)

Budi Gunawan pada awal 2015, sempat menjalani proses uji kepatutan dan kelayakan calon Kapolri di Komisi III. Ketika itu, DPR tetap menyetujui Budi Gunawan sebagai Kapolri meski ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.

Dari 10 fraksi, saat itu hanya Fraksi Partai Demokrat yang menolak proses seleksi calon kepala Polri dilanjutkan setelah Budi ditetapkan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sementara itu, sembilan fraksi lainnya berpendapat proses seleksi harus tetap dilanjutkan.

Belakangan, status tersangka itu dianggap tidak sah dalam putusan praperadilan di Pengadilan Jakarta Selatan.

Meski demikian, Presiden Jokowi tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri dan memilih Jenderal Badrodin Haiti (kini pensiun) untuk memimpin Polri.

Tak hanya di tingkat Komisi, Pimpinan DPR pun tak ingin proses pengangkatan Budi sebagai Kepala BIN terhambat.

Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan, pihaknya akan memproses cepat pergantian Kepala BIN.

Usai hasil uji kepatutan dan kelayakan didapatkan, maka Kamis (8/9/2016) akan digelar rapat paripurna. Sehingga, Budi dapat dilantik sebagai Kepala BIN pada pekan ini.

"Kemarin yang mengantar (surat) Mensesneg langsung. Itu kan sinyal bagi kami bahwa presiden ingin cepat. Jadi kalau Kamis diparipurnakan, disetujui. Maka Jumat bisa dilantik," ujar Fahri.

Kompas TV Dicalonkan Jadi Ketua BIN, Siapakah Budi Gunawan?
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Airlangga Yakin Terpilih Kembali Jadi Ketum Golkar Secara Aklamasi

Nasional
Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Diberi Tugas Maju Pilkada Banten, Airin Ucapkan Terima Kasih ke Airlangga

Nasional
PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

PKS: Pasangan Sohibul Iman untuk Pilkada Jakarta Tunggu Koalisi Terbentuk

Nasional
Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Optimalkan Pengelolaan, Kemenag Siapkan Peta Jalan Zakat Nasional 2025-2045

Nasional
Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Golkar Tugaskan Airin Rachmi Diany jadi Calon Gubernur Banten

Nasional
PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

PP KPPG Dukung Airlangga Hartarto Kembali Jadi Ketum Partai Golkar

Nasional
Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Usung La Nyalla, Nono, Elviana, dan Tamsil, Fahira Idris: DPD Butuh Banyak Terobosan

Nasional
VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

VoB Bakal Sampaikan Kritik Genosida Hingga Lingkungan di Glastonbury Festival

Nasional
La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

La Nyalla Sebut Amendemen UUD 1945 Jadi Prioritas DPD

Nasional
La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

La Nyalla Akan Ajak Prabowo Kembalikan UUD 1945 ke Naskah Asli

Nasional
Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Puluhan Anggota DPD Dukung La Nyalla Jadi Ketua Meski Suara Komeng Lebih Banyak

Nasional
Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Kemensos Bantah Bansos Salah Sasaran, Klaim Data Diperbarui Tiap Bulan

Nasional
Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Digitalisasi dan Riset Teknologi, Kunci Utama Kinerja Positif Pertamina Sepanjang 2023

Nasional
Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Kaget PDI-P Ingin Usung Anies, Ketua Nasdem Jakarta: Wow, Ada Apa Nih?

Nasional
Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Jemaah Haji Diimbau Patuhi Jadwal Kepulangan ke Tanah Air

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com