Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Didesak Berhentikan Wiranto

Kompas.com - 04/09/2016, 18:58 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Feri Kusuma, menyatakan komitmen Presiden Jokowi dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu masih dipertanyakan.

Feri menuturkan hal itu diperparah dengan penunjukan Wiranto sebagai Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), menggantikan Luhut Binsar Panjaitan.

Menurut Feri, keputusan Jokowi itu merupakan bentuk inkonsistensi pemerintahan saat ini dalam penegakan HAM.

"Karena itu, kami mengusulkan kepada Presiden Jokowi untuk memberhentikan Wiranto dari jabatan Menko Polhukam sebagai bentuk konsistensi Presiden dalam menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu," ujar Feri dalam jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Minggu (4/9/2016).

(Baca: Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan)

Tak hanya itu, Feri juga mendesak agar Presiden memberhentikan empat mantan anggota Tim Mawar yang mengalami kenaikan pangkat jadi brigadir jenderal. Mereka Fauzambi Syahrul Multazhar, Nugroho Sulistyo Budi, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yuda. 

Tim Mawar adalah tim kecil bentukan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang dituding jadi dalang penculikan aktivis pada saat orde baru. 

Feri menuturkan Pemerintah memiliki modal besar untuk menyelesaikan pelanggaran HAM masa lalu melalui Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak WNI memperoleh keadilan dalam hukum.

Di samping itu, Presiden memiliki dukungan kuat dari masyarakat sipil yang mendukung penuntasan pelanggaran HAM masa lalu.

"Mari kita desak Presiden untuk konsisten dalam menyelesaikan pelanggaran HAM, apalagi hal itu sudah tertulis dalam Nawacita Presiden, harusnya segera dijalankan," papar Feri.

Kompas TV Menko Polhukam Benarkan 2 Sandera ABK Bebas

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Belajar dari Peretasan PDN, Pemerintah Ingin Bangun Transformasi Digital yang Aman dan Kuat

Nasional
Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton ke Baja Disebut Disetujui Menteri PUPR

Nasional
Ketua RT di Kasus 'Vina Cirebon' Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Ketua RT di Kasus "Vina Cirebon" Dilaporkan ke Bareskrim Terkait Dugaan Keterangan Palsu

Nasional
Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Kongkalikong Pengadaan Truk, Eks Sestama Basarnas Jadi Tersangka

Nasional
PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

PKS Klaim Ridwan Kamil Ajak Berkoalisi di Pilkada Jabar

Nasional
Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Eks Pejabat Basarnas Pakai Uang Korupsi Rp 2,5 M untuk Beli Ikan Hias dan Kebutuhan Pribadi

Nasional
Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Penyerang PDN Minta Tebusan Rp 131 Miliar, Wamenkominfo: Kita Tidak Gampang Ditakut-takuti

Nasional
Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Sebut Anggaran Pushidrosal Kecil, Luhut: Kalau Gini, Pemetaan Baru Selesai 120 Tahun

Nasional
Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Kasus Korupsi Pembelian Truk Basarnas, KPK Sebut Negara Rugi Rp 20,4 Miliar

Nasional
PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

PDI-P Sebut Hasto Masih Pimpin Rapat Internal Persiapan Pilkada 2024

Nasional
Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Bawas MA Bakal Periksa Majelis Hakim Gazalba Saleh jika Ada Indikasi Pelanggaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com