Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan

Kompas.com - 04/09/2016, 17:41 WIB
LBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comLBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gema Demokrasi yang terdiri dari berbagai jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyayangkan sejumlah langkah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait agenda penegakan HAM di Indonesia.

Padahal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mencantumkan penegakan HAM dalam visi dan misi Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Presiden bahkan menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional tahun 2014 serta 2015.

Namun hingga kini komitmen tersebut belum terwujud.

"Ironisnya, Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla malah mengangkat Wiranto yang terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan diduga bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996, sertaTrisakti Semanggi I 1998," ujar Aryo Wisangeni, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam jaringan Gema Demokrasi, saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Ditambah pula, empat orang yang terlibat dalam operasi Tim Mawar, tim yang ditengarai terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis di era Orde Baru, mengalami kenaikan pangkat tahun ini.

Empat anggota Tim Mawar yang baru saja menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal adalah Fauzambi Syahrul Multazhar, Nugroho Sulistyo Budi, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yuda.

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang lain yang bersih dari pelanggaran HAM untuk mengisi jabatan penting negara," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma yang juga hadir dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta.

Feri menuturkan, terlebih di awal reformasi, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

"Kita mungkin tidak bisa menghidupkan saudara kita yang telah meninggal, tetapi dengan mengingat peristiwa tersebut setidaknya kita akan merawat ingatan kita untuk menjaga sejarah kelam supaya tak terulang," kata Feri. 



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X