Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan

Kompas.com - 04/09/2016, 17:41 WIB
LBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comLBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gema Demokrasi yang terdiri dari berbagai jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyayangkan sejumlah langkah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait agenda penegakan HAM di Indonesia.

Padahal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mencantumkan penegakan HAM dalam visi dan misi Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Presiden bahkan menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional tahun 2014 serta 2015.

Namun hingga kini komitmen tersebut belum terwujud.

"Ironisnya, Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla malah mengangkat Wiranto yang terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan diduga bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996, sertaTrisakti Semanggi I 1998," ujar Aryo Wisangeni, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam jaringan Gema Demokrasi, saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Ditambah pula, empat orang yang terlibat dalam operasi Tim Mawar, tim yang ditengarai terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis di era Orde Baru, mengalami kenaikan pangkat tahun ini.

Empat anggota Tim Mawar yang baru saja menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal adalah Fauzambi Syahrul Multazhar, Nugroho Sulistyo Budi, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yuda.

"Pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang lain yang bersih dari pelanggaran HAM untuk mengisi jabatan penting negara," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma yang juga hadir dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta.

Feri menuturkan, terlebih di awal reformasi, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

"Kita mungkin tidak bisa menghidupkan saudara kita yang telah meninggal, tetapi dengan mengingat peristiwa tersebut setidaknya kita akan merawat ingatan kita untuk menjaga sejarah kelam supaya tak terulang," kata Feri. 

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Politisi PDI-P Minta KPK Diaudit atas Penghentian Penyelidikan 36 Kasus

Nasional
Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa 'Digebuk' Ramai-ramai

Elektabilitas Anies Rendah, Golkar: kalau Tinggi Bisa "Digebuk" Ramai-ramai

Nasional
Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: 'Starting Point' yang Luar Biasa

Elektabilitas 10,7 Persen, Golkar: "Starting Point" yang Luar Biasa

Nasional
61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

61,4 Persen Responden Puas dengan Kinerja Pemerintah, Golkar: Masih Bisa Naik Turun

Nasional
Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Survei: Elektabilitas PDI-P Tertinggi Dibandingkan Golkar dan Gerindra

Nasional
Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Survei: Masalah Banjir DKI jadi Penyebab Elektabilitas Anies Anjlok

Nasional
Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Capres dari Militer Diprediksi Mendapat Elektabilitas Tinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Sempat jadi Buron, Tersangka Penipu Putri Arab Saudi Ditangkap di Palembang

Nasional
Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Menurut Survei, Ini Kriteria Capres-Cawapres yang Akan Dipilih pada Pemilu 2024

Nasional
Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Mahfudz Siddiq: Partai Gelora Ini PKS yang Lebih Mengindonesia

Nasional
Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Survei: Mayoritas Responden Ingin Pileg dan Pilpres 2024 Dipisah

Nasional
Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Survei Indo Barometer: Tiga Menteri Jokowi dengan Elektabilitas Tertinggi pada Pilpres 2024

Nasional
Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Tingkat Kepuasan Publik Terhadap DPR di Atas 50 Persen, Apa Sebabnya?

Nasional
Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Survei PRC dan PPI: 50,5 Persen Responden Anggap Kinerja DPR Baik

Nasional
Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Survei: Anies jadi Lawan Terberat Prabowo jika Maju pada Pilpres 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X