Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan

Kompas.com - 04/09/2016, 17:41 WIB
LBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comLBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gema Demokrasi yang terdiri dari berbagai jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyayangkan sejumlah langkah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait agenda penegakan HAM di Indonesia.

Padahal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mencantumkan penegakan HAM dalam visi dan misi Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Presiden bahkan menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional tahun 2014 serta 2015.

Namun hingga kini komitmen tersebut belum terwujud.

"Ironisnya, Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla malah mengangkat Wiranto yang terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan diduga bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996, sertaTrisakti Semanggi I 1998," ujar Aryo Wisangeni, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam jaringan Gema Demokrasi, saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Ditambah pula, empat orang yang terlibat dalam operasi Tim Mawar, tim yang ditengarai terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis di era Orde Baru, mengalami kenaikan pangkat tahun ini.

Empat anggota Tim Mawar yang baru saja menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal adalah Fauzambi Syahrul Multazhar, Nugroho Sulistyo Budi, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yuda.

"Pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang lain yang bersih dari pelanggaran HAM untuk mengisi jabatan penting negara," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma yang juga hadir dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta.

Feri menuturkan, terlebih di awal reformasi, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

"Kita mungkin tidak bisa menghidupkan saudara kita yang telah meninggal, tetapi dengan mengingat peristiwa tersebut setidaknya kita akan merawat ingatan kita untuk menjaga sejarah kelam supaya tak terulang," kata Feri. 

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Data Kemendagri, Penularan Covid-19 Masih Tinggi di 18 Provinsi Ini, Jakarta Tak Termasuk

Nasional
Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Kemendagri: 85 Kabupaten/Kota Zona Merah Covid-19, 102 Zona Hijau

Nasional
BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

BPJS Kesehatan Beri Keringanan bagi Peserta yang Menunggak Iuran

Nasional
Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Amnesty Internasional Sampaikan Lima Masalah HAM di Papua ke PBB

Nasional
Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Jubir Pemerintah: Kuncinya Aman dari Covid-19, Selanjutnya Bisa Produktif

Nasional
Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Targetkan 20.000 Tes Covid-19 Per Hari, Pemerintah Pastikan Jumlah Lab Cukup

Nasional
KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

KPK Periksa Eks Dirut Budi Santoso, Dalami Dugaan Korupsi di PT Dirgantara Indonesia

Nasional
BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

BNPB: 1.427 Bencana Terjadi dari 1 Januari-5 Juni 2020

Nasional
Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Riset LSI Denny JA: Ada 6 Rekomendasi Strategi Hadapi New Normal

Nasional
Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Sebaran Pasien Covid-19 yang Sembuh hingga 5 Juni, di DKI Jakarta Tertinggi

Nasional
Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Achmad Yurianto: Menemukan Vaksin Covid-19 Tidak Mudah

Nasional
Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Menuju New Normal, Ketua MPR Minta Pemerintah Beri Fasilitas Kesehatan Rumah Ibadah

Nasional
703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

703 Kasus Baru Covid-19 di 28 Provinsi: Jatim Bertambah 141, Jakarta 76

Nasional
Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Sebelum Diperpanjang, Pemerintah Diminta Perbaiki Data Penerima Bansos

Nasional
Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

Berkaca Kasus Setnov, KPK Diminta Usut Pidana Lain pada Nurhadi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X