Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan

Kompas.com - 04/09/2016, 17:41 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gema Demokrasi yang terdiri dari berbagai jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyayangkan sejumlah langkah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait agenda penegakan HAM di Indonesia.

Padahal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mencantumkan penegakan HAM dalam visi dan misi Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Presiden bahkan menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional tahun 2014 serta 2015.

Namun hingga kini komitmen tersebut belum terwujud.

"Ironisnya, Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla malah mengangkat Wiranto yang terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan diduga bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996, sertaTrisakti Semanggi I 1998," ujar Aryo Wisangeni, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam jaringan Gema Demokrasi, saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Ditambah pula, empat orang yang terlibat dalam operasi Tim Mawar, tim yang ditengarai terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis di era Orde Baru, mengalami kenaikan pangkat tahun ini.

Empat anggota Tim Mawar yang baru saja menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal adalah Fauzambi Syahrul Multazhar, Nugroho Sulistyo Budi, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yuda.

"Pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang lain yang bersih dari pelanggaran HAM untuk mengisi jabatan penting negara," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma yang juga hadir dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta.

Feri menuturkan, terlebih di awal reformasi, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

"Kita mungkin tidak bisa menghidupkan saudara kita yang telah meninggal, tetapi dengan mengingat peristiwa tersebut setidaknya kita akan merawat ingatan kita untuk menjaga sejarah kelam supaya tak terulang," kata Feri. 

Kompas TV Menko Polhukam Benarkan 2 Sandera ABK Bebas
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com