Pengangkatan Wiranto dan Kenaikan Pangkat Anggota Tim Mawar Dipertanyakan

Kompas.com - 04/09/2016, 17:41 WIB
LBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016) Rakhmat Nur Hakim/Kompas.comLBH Jakarta menggelar jumpa pers mengingat pelanggaran HAM yang terjadi di bulan September, di Kantor LBH Jakarta, Minggu (4/9/2016)
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Gema Demokrasi yang terdiri dari berbagai jaringan lembaga swadaya masyarakat (LSM) menyayangkan sejumlah langkah Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla terkait agenda penegakan HAM di Indonesia.

Padahal Pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla telah mencantumkan penegakan HAM dalam visi dan misi Nawacita serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Presiden bahkan menyampaikan komitmen serupa dalam pidato peringatan hari HAM Internasional tahun 2014 serta 2015.

Namun hingga kini komitmen tersebut belum terwujud.

"Ironisnya, Pemerintahan Jokowi – Jusuf Kalla malah mengangkat Wiranto yang terlibat kejahatan kemanusiaan di Timor Timur tahun 1999 dan diduga bertanggung jawab atas peristiwa 27 Juli 1996, sertaTrisakti Semanggi I 1998," ujar Aryo Wisangeni, perwakilan Aliansi Jurnalis Independen (AJI) dalam jaringan Gema Demokrasi, saat jumpa pers di Kantor Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, di Jakarta, Minggu (4/9/2016).

Ditambah pula, empat orang yang terlibat dalam operasi Tim Mawar, tim yang ditengarai terlibat dalam penculikan sejumlah aktivis di era Orde Baru, mengalami kenaikan pangkat tahun ini.

Empat anggota Tim Mawar yang baru saja menerima kenaikan pangkat menjadi Brigadir Jenderal adalah Fauzambi Syahrul Multazhar, Nugroho Sulistyo Budi, Yulius Selvanus dan Dadang Hendra Yuda.

"Pertanyaannya adalah apakah tidak ada orang lain yang bersih dari pelanggaran HAM untuk mengisi jabatan penting negara," ujar Kepala Divisi Pemantauan Impunitas Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan, Feri Kusuma yang juga hadir dalam jumpa pers di Kantor LBH Jakarta.

Feri menuturkan, terlebih di awal reformasi, penyelesaian pelanggaran HAM di masa lalu telah menjadi agenda nasional yang tertuang dalam Tap MPR No. V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional.

Tap MPR tersebut menghendaki adanya langkah-langkah nyata dalam pengungkapan kebenaran dan rekonsiliasi, serta perumusan kembali etika berbangsa dan visi Indonesia masa depan.

"Kita mungkin tidak bisa menghidupkan saudara kita yang telah meninggal, tetapi dengan mengingat peristiwa tersebut setidaknya kita akan merawat ingatan kita untuk menjaga sejarah kelam supaya tak terulang," kata Feri. 



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Hendri Bakari Diduga Tewas Dianiaya Polisi, Mabes Polri: Sementara Cukup Ditangani Polda Kepri

Nasional
Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Komnas HAM Bakal Sampaikan Kesimpulan Kajian RUU Cipta Kerja ke Presiden dan Pimpinan DPR

Nasional
Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Satgas: Jumlah Tempat Tidur Pasien Covid-19 di RS Masih Cukup

Nasional
Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Wamenhan: Dampak Positif Bisa Kita Raih jika Produksi 40 Juta Ton Singkong

Nasional
Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Wakil Ketua KPK: Pegawai Jadi ASN Tak Mengurangi Independensi

Nasional
Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Kemenkumham Akan Beri Remisi ke 142.545 Narapidana Saat HUT RI ke-75

Nasional
Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Ujaran Kebencian di Pilkada Diprediksi Meningkat, Ini Alasannya

Nasional
KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

KPK Apresiasi Polri dan Kejagung yang Tindak Anggotanya dalam Kasus Djoko Tjandra

Nasional
Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Anggota DPR Taufik Basari Positif Covid-19, Sempat Ikut Rapat di Badan Legislasi

Nasional
Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Kemenkes Siap Tambah Daya Tampung RS Rujukan jika Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Berpotensi Langgar HAM, Komnas HAM Minta Pembahasan RUU Cipta Kerja Tak Dilanjutkan

Nasional
Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Amien Rais Ingatkan Jokowi Akan Bahaya Politik Partisan

Nasional
Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Kasus Pemotongan Uang SKPD, Eks Bupati Bogor Rachmat Yasin Ditahan KPK

Nasional
Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Saat Gibran Sowan ke Elite Parpol demi Dukungan di Pilkada Solo...

Nasional
Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Ini 9 Kota dengan Lebih dari 1.000 Kasus Covid-19 Aktif, 5 Ada di DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X