Wapres Kalla Pastikan Megaproyek Rp 1,2 Triliun di Hambalang Dilanjutkan

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan proyek pembangunan Pusat Pelatihan Pendidikan dan Sekolah Olahraga Nasional (P3SON) di Bukit Hambalang, Bogor, Jawa Barat, akan dilanjutkan.

Proyek ini mangkrak pembangunannya sejak 2012 akibat kontur tanah yang rawan longsor. Selain juga karena Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menemukan kajanggalan dalam proyek tersebut.

"Wah iya dong (dilanjutkan), masa sudah keluar Rp 1 triliun hilang," ujar Kalla saat meninjau proyek P3SON di Hambalang, Jawa Barat, Minggu (4/9/2016).

Megaproyek ini bernilai total Rp 1,2 triliun. Berdasarkan hasil audit teknis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, proyek Hambalang sangat mungkin dilanjutkan.

Pembangunan akan dilanjutkan oleh Kementerian PU.

(Baca: Ternyata, IMB Proyek Hambalang Bermasalah)

Menurut Kalla, kontur tanah masih dianggap layak untuk didirikan bangunan. Hanya saja sejumlah bangunan perlu dilebur agar tidak terlalu membebani tanah.

"Sudah ada audit dari PU, memungkinkan untuk dilanjutkan dengan syarat diturunkan semua bangunannya satu tingkat," kata Kalla.

Ditemui terpisah, Deputi IV Bidang Olahraga Prestasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Gatot Dewa Broto mengatakan, kemungkinan proyek Hambalang tidak dilanjutkan tahun ini.

Pasalnya, pemerintah masih akan menaksir anggaran untuk merombak proyek tersebut dan disesuaikan dengan kondisi tanah.

Selain itu, masih ada perbedaan persentase penyelesaian yang diukur oleh pihak pelaksana proyek dengan konsultan internal Kemenpora.

"Usai menentukan tingkat penyelesaian yang dapat dipercaya, kemudian kami tentukan berapa kebutuhan anggaran untuk melanjutkan Hambalang," kata Gatot.

Setelah melakukan kunjungan ke proyek Hambalang Maret 2016 lalu, Presiden Joko Widodo menekankan, pemerintah ingin menyelamatkan proyek Hambalang yang terhenti pembangunannya karena merupakan aset negara.

Ada tahap-tahap yang akan dilakukan demi upaya penyelamatan aset itu.

(Baca: Jokowi: Sedih Melihat Hambalang Mangkrak...)

Pertama, Presiden memerintahkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk mengkaji topografi dan bangunan apakah layak untuk diteruskan pembangunannya atau dialihfungsikan.

Kedua, Presiden akan meminta BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) untuk mengaudit secara menyeluruh proyek Hambalang itu.

Ketiga, Presiden juga akan berkoordinasi dengan Jaksa Agung Muhammad Prasetyo dari sisi hukum.