Kompas.com - 04/09/2016, 07:36 WIB
EditorIndra Akuntono


JAKARTA, KOMPAS.com -
Ketua DPP Partai Nasdem Martin Manurung menegaskan bahwa partainya mengharamkan mahar politik dalam penentuan calon kepala daerah yang akan didukung. Menurut Martin, sikap itu telah diterapkan saat digelarnya pilkada serentak 2015.

Martin menegaskan, sanksi tegas akan diberikan terhadap kader Nasdem yang terbukti melakukan praktik mahar politik. Pasalnya, mahar politik dianggap dapat memicu terjadinya praktik korupsi.

"Praktik mahar tersebut menyuburkan korupsi dan menghambat calon pemimpin yang baik untuk lahir dan tumbuh," kata Martin, Sabtu (3/9/2016).

(Baca: Mahar Politik Ancam Pilkada Serentak )

Martin menuturkan, gerakan menolak mahar politik akan lebih efektif bila dilakukan juga oleh partai lain. Ia menyampaikan hal itu untuk menanggapi pernyataan Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto yang menolak praktik mahar politik.

"Nasdem tidak mungkin sendirian. Karena itu kami senang bila Golkar mau untuk ikut mengharamkan mahar politik. Saya tahu, tantangannya pasti berat. Mudah-mudahan Golkar berhasil juga mengharamkan mahar seperti Nasdem," ucapnya. (Wahyu Aji)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.