Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setelah Komnas HAM dan Ormas Islam, BNPT Gandeng ICMI untuk Berantas Terorisme

Kompas.com - 02/09/2016, 21:57 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) terus merangkul berbagai pihak dalam menanggulangi penyebaran paham radikal dan terorisme.

Kali ini, lembaga antiterorisme itu menggandeng Ikatan Cendikawan Muslim Indonesia (ICMI).

"Kami merangkul semua pihak untuk mencari fomula yang pas dalam upaya menanggulangi pihak-pihak yang sudah terpapar dan mencegah untuk pihak-pihak yang belum terpapar paham radikal terorisme," kata Kepala BNPT Komisaris Jenderal Suhardi Alius usai bertemu Majelis Pengurus Pusat ICMI di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Sebelum merangkul ICMI, kata Suhardi, jajarannya sudah bertemu sejumlah instansi dan ormas dalam rangka meminta masukan sekaligus mengajak bersama-sama menanggulangi radikalisme dan terorisme, di antaranya Komnas HAM, MUI, Muhammadiyah, dan NU.

Selama ini, kata Suhardi, pihaknya juga menggunakan metode turun ke lapangan untuk memberikan pencerahan deradikalisasi dengan melibatkan para pakar, akademisi, ulama, dan juga para mantan teroris.

Menurut Suhardi upaya penanggulangan radikalisme terorisme memang harus masif karena paham radikal terorisme sudah masuk ke berbagai ruang.

Di kalangan lembaga pendidikan bukan hanya pendidikan tinggi yang terpapar paham tersebut, namun sudah menyentuh jenjang sekolah dasar.

(Baca: Gandeng Komnas HAM, BNPT Tak Mau Resisten terhadap Hak Asasi Manusia)

"Kalau tidak diantisipasi dengan baik sejak saat ini bisa terbayang apa yang akan terjadi di negara ini nantinya, apalagi dengan kemajemukan yang dimiliki bangsa ini," katanya.

Ketua Umum ICMI Jimly Asshiddiqie mengapresiasi langkah BNPT memperluas kemitraan dalam penanggulangan radikalisme terorisme.

Apalagi dengan kesadaran bahwa tugas itu tidak bisa ditangani sendirian.

Ia mengatakan ICMI akan membantu BNPT dalam mengatasi radikalisme dan terorisme yang saat ini sudah mengarah kepada kalangan terpelajar.

"Jadi, metode brainwash yang dilakukan kelompok teroris ini ternyata efektif, dan itu merebak ke mana-mana," ujarnya.

Menurut Jimly, Indonesia tidak sulit untuk jadi negara maju kalau memelihara budaya kekerasan. Oleh karena itu, budaya kekerasan yang selama ini ada harus dihilangkan.

"Untuk itu, ICMI akan membantu BNPT dalam mengatasi radikalisme terorisme dengan menggerakkan roda deradikalisasi dan kontraradikalisasi," katanya.

Kompas TV Pengaruh Terorisme Melalui Media Sosial-Satu meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Anggap Pernyataan 'Jangan Mengganggu' Prabowo Picu Perdebatan

Pakar Anggap Pernyataan "Jangan Mengganggu" Prabowo Picu Perdebatan

Nasional
Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Dapat Sanksi Lagi dari DKPP, KPU Dianggap Tak Bisa Jadi Teladan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

[POPULER NASIONAL] Proyek Fiktif di Tol MBZ Demi Uang Pelicin BPK | Grace Natalie Jadi Stafsus Presiden

Nasional
Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 23 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com