Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia

Kedua, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Kesehatan, serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi—tiga kementerian kunci dalam pembangunan manusia—perlu didorong bekerja lebih keras dengan target kolektif berbasis hasil yang terukur, yaitu perbaikan indikator pembangunan manusia, seperti IPM, Indeks Kemiskinan Multidimensi, skor PISA dan PIAAC, misalnya. Ketiga kementerian ini berada dalam satu pipeline untuk kualitas pembangunan manusia, karena perkembangan otak manusia dan kesehatan, pendidikan, serta pelatihan tenaga kerja ada pada ketiganya.

Ketiga, kegagalan kebijakan sebelumnya harus mulai diurai dengan mekanisme tanggung gugat politis. Survei PIAAC mencerminkan gagalnya kebijakan pendidikan dan kesehatan beberapa dekade. Sebab, skor rendah bukan monopoli mereka yang muda, juga mereka yang berumur, yang notabene produk kebijakan pendidikan dan kesehatan puluhan tahun lalu.

Sayangnya, sejak dulu, posisi menteri di sektor-sektor ini paling banyak diperebutkan. Presiden jangan hanya menimbang keuntungan politis. Evaluasi kinerja harus dilakukan pada parpol dan ormas pendukung. Hasilnya patut dibuka ke publik sehingga tidak timbul tuduhan bahwa politik dagang sapi pemerintahan sebelumnya hanya berubah nama jadi politik dagang lain di pemerintahan saat ini.

Kita sebenarnya punya harapan. Banyak orang Indonesia diaspora yang pintar karena gizi yang lebih baik dan didikan yang tepat. Peneliti-peneliti sains kita tidak kalah dengan peneliti luar negeri, tetapi fasilitas laboratorium dan kesempatan riset yang layak tak diberikan. Murid-murid kita jadi bodoh karena keterbatasan fasilitas dan metode mengajar yang tak optimal di sekolah. Anak- anak jadi lambat berpikir karena sejak dalam kandungan ibunya mereka sudah kurang gizi.   

Hasil PIAAC dari OECD ini adalah sinyal tanda bahaya bagi pemerintah. Ada yang salah dalam kebijakan pembangunan kualitas manusia Indonesia. Jika tak diperhatikan dan dipantau lebih ketat, jauh langkah kita bergabung dengan liga negara maju. Pendekatan pembangunan manusia ini harus lebih baik daripada pemerintahan 10, 20, atau 50 tahun lalu.  Kalau tidak, pemerintahan saat ini hanya akan dicatat sebagai salah satu rezim yang mewariskan kegaduhan, bukan generasi yang lebih baik.

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 2 September 2016, di halaman 7 dengan judul "Sinyal Tanda Bahaya IPM Indonesia"