Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kalau Keinginan Bu Mega, Budi Gunawan Seharusnya Jadi Kapolri"

Kompas.com - 02/09/2016, 17:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham menilai langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menunjuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai calon kepala Badan Intelijen Nasional sudah tepat.

Ia meyakini, penunjukan itu bukan karena intervensi atau desakan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri.

"Kalau mengikuti keinginan Bu Mega kan mestinya (Budi Gunawan) jadi Kapolri," kata Idrus di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Kamis (2/9/2016).

Sebelumnya, Jokowi memang pernah menunjuk Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri pada 2015 lalu. Namun, mantan ajudan Megawati itu ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

(Baca: Jokowi Ajukan Budi Gunawan Calon Kepala BIN ke DPR)

Meski sudah lolos uji kelayakan dan kepatutan di Komisi III DPR dan menang atas gugatan praperadilan, Jokowi membatalkan pencalonan Budi Gunawan dan akhirnya mengajukan Badrodin Haiti sebagai calon kepala Polri.

Setelah Badrodin pensiun, Jokowi memutuskan menunjuk Tito Karnavian sebagai kepala Polri.

"Jadi jangan lihat semua kebijakan Presiden hasil tawar-menawar," ucap Idrus.

(Baca: Muluskah Jalan Budi Gunawan Kali Ini?)

Idrus meyakini, Presiden Jokowi menunjuk Budi murni karena kinerja dan prestasinya. Oleh karena itu, Idrus menekankan, Partai Golkar akan mendukung penuh pencalonan Budi.

Menurut dia, Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto sudah menginstruksikan fraksi di DPR untuk mengawal proses pencalonan Budi agar berjalan dengan baik.

Kompas TV PDI-P Dukung Budi Gunawan Jadi Kapolri
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com