Kapolri Pastikan Tiga Polisi yang Terlibat Kerusuhan Meranti Diproses Hukum

Kompas.com - 02/09/2016, 11:16 WIB
Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2016). Rapat Koordinasi membahas masalah ekonomi terkait kartel pangan, penyelundupan dan investasi. KOMPAS.com / GARRY ANDREW LOTULUNGKapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memberikan keterangan pers usai Rapat Koordinasi di Mabes Polri, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (8/8/2016). Rapat Koordinasi membahas masalah ekonomi terkait kartel pangan, penyelundupan dan investasi.
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kapolri Jenderal Tito Karnavian memastikan, tiga polisi yang diduga terlibat kerusuhan di Mapolres Meranti, Kepulauan Riau, akan diproses hukum.

Peristiwa rusuh di Meranti mengakibatkan satu warga meninggal dunia.

"Ada tiga anggota yang ditahan. Saya sudah perintahkan lakukan proses hukum termasuk hukum pidana terhadap ketiga anggota itu," kata Tito, di Jakarta, Jumat (2/9/2016).

Menurut Kapolri, ketiga anggota kepolisian itu sedang menjalani pemeriksaan.

(Baca: Tiga Polisi Jadi Tersangka Kerusuhan Meranti)

Ia juga menyatakan penyesalannya atas kejadian tersebut.

"Seharusnya tidak perlu terjadi. Kemudian, Kapolda sudah ke sana bersama Danrem, Pak Gubernur. Semua situasi sudah kondusif di sana, kemudian perbaikan kantor juga sudah," ujar Tito.

Sebelumnya, 15 anggota Polres Meranti menjalani pemeriksaan di Polda Riau terkait meninggalnya Apri Adi Pratama (24) sesaat setelah diamankan.

(Baca: Kapolri: Kasus Meranti adalah Pelajaran Pahit)

Apri merupakan tersangka pembunuh Brigadir Adil Tambunan yang diduga karena masalah asmara.

Aparat menemukan jenazah Adil dengan beberapa luka di tubuhnya.

Ribuan warga kemudian melakukan unjuk rasa di Mapolres Meranti dan berakhir bentrok dengan aparat keamanan hingga mengakibatkan seorang warga bernama Isrusli meninggal dunia.

Menangkan e-Voucher Belanja total jutaan rupiah. Kumpulkan poin di Kuis Hoaks/Fakta. *S&K berlaku
Ikut


Sumber ANTARA
Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Menlu Minta China Hadirkan Warganya sebagai Saksi di Kasus Kapal Long Xing 629

Nasional
Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Periksa Dua Saksi Kasus Nurhadi, Ini yang Didalami KPK

Nasional
Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Eks Dirut PT Pilog Diperiksa KPK, Ditanya soal Penerimaan Uang

Nasional
Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Bahar Smith Dipindahkan ke Lapas Gunung Sindur dari Nusakambangan

Nasional
Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Jubir Pemerintah Akui Diksi New Normal Salah, Ganti dengan Adaptasi Kebiasaan Baru

Nasional
Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Peminat Kartu Prakerja Tinggi, Airlangga: 1,7 Juta Orang Terverifikasi Terima Pelatihan Offline

Nasional
Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Kampanye Akbar Pilkada Hanya Dapat Digelar dengan Persetujuan Gugus Tugas Covid-19

Nasional
Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Sebelum Vaksin Covid-19 Ditemukan, Airlangga Minta Masyarakat Tetap Waspada

Nasional
Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Ahli Epidemiologi: Asrama Rawan Jadi Klaster Baru Covid-19

Nasional
Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Periksa 4 Saksi Kasus PT DI, KPK Dalami Dugaan Penerimaan Uang dari Mitra Penjualan

Nasional
KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

KPU: Protokol Kesehatan di 270 Daerah Penyelenggara Pilkada Diatur Sama

Nasional
Cerita Yurianto yang Dijuluki 'Pembawa Berita Kematian' karena Sampaikan Data Covid-19

Cerita Yurianto yang Dijuluki "Pembawa Berita Kematian" karena Sampaikan Data Covid-19

Nasional
Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Kemenag: Jika Syarat Belajar di Pesantren Saat Pandemi Dipenuhi, Covid-19 Bisa Dicegah

Nasional
Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Penerapan Pancasila Redup, Rektor UNS: BPIP Adalah Jawaban

Nasional
Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Muhadjir: Kementerian/Lembaga di Bawah Menko PMK Nanti Hanya Mengacu Satu Data

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X