Poros Maritim Tanpa Strategi

JAKARTA, KOMPAS - Konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia tidak berjalan lancar karena tidak ada strategi yang menyeluruh. Instansi terkait membuat interpretasi masing-masing tentang poros maritim dunia karena tidak ada referensi tertulis yang menjadi acuan.

Cita-cita mewujudkan poros maritim dunia sebenarnya keinginan agar bangsa Indonesia mengembalikan visi maritimnya. Selain itu, dari sisi strategi, poros maritim dunia adalah jawaban Indonesia akan tantangan global. Sebagai sebuah bangsa dengan kondisi geografis dan politik kawasan di mana pada situasi terkini diwarnai, antara lain, dengan dilema hubungan Amerika Serikat dan Tiongkok, Indonesia harus memiliki strategi khusus.

Dalam diskusi peluncuran buku Arungi Samudra Bersama Sang Naga: Sinergi Poros Maritim Dunia dan Jalur Sutra Maritim Abad Ke-21 di Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Rabu (31/8), terungkap bahwa keinginan mewujudkan poros maritim dunia sebagai salah satu strategi Indonesia menghadapi tantangan global ternyata belum diturunkan dalam bentuk cetak biru. Buku Arungi Samudra Bersama Sang Naga ditulis oleh Tenaga Pengkaji Lemhannas Laksmana Muda TNI Untung Suropati, dosen Universitas Achmad Yani yang juga Direktur Institute for Defense and Strategic Research (IDSR) Yohanes Sulaiman, dan peneliti IDSR Ian Montratama.

Menurut Untung, akibat belum adanya cetak biru Indonesia sebagai poros maritim dunia, timbul banyak perbedaan interpretasi. Setiap instansi pemerintah menerjemahkan pelaksanaan dari konsep poros maritim dunia dengan sudut pandang masing- masing. Akibatnya, implementasi poros maritim dunia tidak maksimal karena tidak merujuk pada sebuah strategi induk.

”Kalau poros maritim dunia cuma dilihat dari membangun pelabuhan dan nembakin kapal pencuri ikan itu menyedihkan,” kata Untung.

Amerika dan Tiongkok

Ia mengatakan, Indonesia harus bisa menempatkan kepentingannya dalam konteks yang lebih besar, terkait dengan kondisi geopolitik saat ini. Sementara Tiongkok memiliki Jalur Sutra Maritim, Indonesia harus mencari titik temunya dengan konsep poros maritim dunia serta potensi benturan baik secara militer dan ekonomi. ”Perumusan kepentingan ini sangat penting, sesuai dengan perkembangan di kawasan sehingga Indonesia bisa menjadi penyeimbang strategis antara AS dan Tiongkok,” kata Untung.

Panelis yang membahas buku, Guru Besar Universitas Padjadjaran Yanyan M Yani, Kepala Pengembangan Kebijakan (BPPK) Kementerian Luar Negeri Siswo Pramono, dan Direktur Eksekutif Centre for Strategic and International Studies Philips Vermonte, sepakat poros maritim dunia belum bisa maksimal karena semua instansi tidak punya referensi induk yang tertulis. Perbedaan pendapat terletak pada persepsi tentang kaitan erat poros maritim dunia dengan jalur sutra maritim Tiongkok.

Philips mengatakan, poros maritim dunia adalah program Joko Widodo-Jusuf Kalla yang disampaikan pada saat kampanye pemilihan presiden dan menjadi visi pemerintah yang telah diwujudkan dalam lima pilar. Lima pilar tersebut terdiri dari membangun budaya maritim, sumber daya laut, infrastruktur dan konektivitas antarpulau, diplomasi maritim, dan pertahanan maritim.

Secara terpisah, mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD dalam seminar nasional tentang Format Sistem Pembangunan Nasional, di Jakarta, kemarin, mengatakan, sejak merdeka Indonesia sebenarnya sudah memiliki sistem pembangunan nasional. Namun, sistem tersebut tidak dijalankan dengan konsisten sehingga seakan-akan Indonesia tidak memiliki panduan pembangunan nasional.

”Persoalan kita sebenarnya adalah tidak adanya konsistenasi dalam pelaksanaan atas haluan negara karena selalu terjadi gangguan politik terhadap haluan yang ada. Masalahnya saat ini hanyalah teknis pelaksanaan di lapangan saja, bukan membutuhkan UU baru,” kata Mahfud. (EDN/C09)

Versi cetak artikel ini terbit di harian "Kompas" edisi 1 September 2016, di halaman 4 dengan judul "Poros Maritim Tanpa Strategi"