Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Profil Tiga Hakim Agung Hasil Pilihan Komisi III DPR

Kompas.com - 30/08/2016, 17:24 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi III DPR memilih tiga calon Hakim Agung Mahkamah Agung (MA) untuk menjadi Hakim Agung, Selasa (30/8/2016).

Mereka adalah Ibrahim (perdata), Panji Widagdo (perdata), dan Edi Riadi (agama). Pemilihan ketiganya disepakati 10 perwakilan fraksi di Komisi III.

"Berdasarkan hasil rapat, melalui musyawarah mufakat, kami diskusikan kapasitas dan kapabilitasnya," ujar Wakil Ketua Komisi III Desmond Junaidi Mahesa di Kompleks Parlemen, Selasa sore.

"Banyak pertimbangan dari 10 fraksi. Akhirnya disepakati tiga nama, pada saat tiga nama digulirkan, kami sepakat ketiganya dipilih," kata dia.

(Baca: Komisi III DPR Loloskan Tiga Hakim Agung MA)

Berikut profil tiga hakim agung terpilih dikutip dari situs resmi komisiyudisial.go.id:

1. Ibrahim, Dr., S.H., M.H., LL.M

Tempat,Tanggal Lahir: Bone, 25 November 1962
Profesi: Dosen
Instansi: Fak. Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
Bidang Kompetensi: Perdata
Pengusul: Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar

RIWAYAT PENDIDIKAN:

S1: 1986, Hukum Universitas Hasanudin Makassar
S2: 1. 1995, Hukum Universitas Padjadjaran Bandung; 
      2. 1998, Hukum Groningen The Netherlands
S3: 2006, Hukum Universitas Padjadjaran Bandung

RIWAYAT PENGALAMAN PEKERJAAN:

1987-Sekarang: Dosen Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia Makassar
2002-Sekarang: Dosen Luar Biasa Program. Pasca Sarjana Universitas Jenderal Soedirman
2005-2010: Anggota Komisi Banding Merek
2010-2015: Anggota Komisi Yudisial RI

2. Panji Widagdo, H., S.H., M.H.

Tempat, Tanggal Lahir: Surakarta, 26 Juni 1957
Profesi: Hakim Tinggi
Jabatan: Wakil Ketua
Instansi: Pengadilan Tinggi Mataram
Pengusul: Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

RIWAYAT PENDIDIKAN:

Halaman:


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com