Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri Hamzah: Pemerintah Harus Ubah Pola Pikir dalam Penyelenggaraan Haji

Kompas.com - 29/08/2016, 14:24 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Tim Pengawas Penyelenggaraan Haji DPR, Fahri Hamzah, mengatakan sudah saatnya Pemerintah mengubah pola pikir selaku penyelenggara haji dengan jumlah jemaah terbesar di dunia.

Sebabnya menurut Fahri saat ini Pemerintah masih bersikap seolah Indonesia merupakan negara dengan jumlah jemaah haji yang sedikit.

Padahal jumlah kuota haji Indonesia tahun ini mencapai 160.000 jemaah.

"Jangan seperti peserta kecil. Kita ini mayoritas di sana. Itu nampak dimana-mana. Di hotel, di pasar, dan selainnya yang banyak orang Indonesia. Karena itu mentalitas kita harus sebagai penyelenggara yang juga ambil saham dalam pengadaan fasilitas," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/8/2016).

(Baca: Pemerintah Kurang Maksimal dalam Lobi Kuota Haji)

Menurut Fahri, dengan jumlah jemaah terbesar di dunia, Indonesia memiliki nilai tawar di mata Pemerintah Arab Saudi.

Dia mengatakan semestinya hal itu bisa dimanfaatkan Pemerintah untuk membangun fasilitas kesehatan dan penginapan milik Indonesia yang bisa dikomersilkan di Mekah atau Madinah.

Nantinya saat memasuki musim haji, fasilitas kesehatan dan penginapan tersebut bisa digunakan untuk pelayanan jemaah haji Indonesia.

"Mekah dan madinah itu kota internasional. Tinggal cara ngomong ke Saudi saja yang dipikirkan. Ngomong dulu sama Saudi kalau bisa adakan investasi berupa rumah sakit milik Indonesia, dan nanti di musim haji kita kontrak untuk melayanai jemaah haji kita," ucap Fahri.

Sebelumnya DPR membentuk tim pengawas untuk memantau proses pelaksanaan ibadah haji 1437 H.

Dua tim diberangkatkan ke Arab Saudi. Tim pertama dipimpin Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah akan memantau persiapan pelaksanaan ibadah haji pada 23-29 Agustus 2016.

(Baca: Antisipasi Pemadaman Listrik, Pemerintah Siapkan Genset di Balai Kesehatan Haji Arafah)

Sementara, tim kedua akan dipimpin Ketua DPR Ade Komarudin untuk melakukan pemantauan pada 2-18 September 2016.

"Tim pengawas pertama akan berada di Arab Saudi pada 23 sampai 29 Agustus 2016 dan tim kedua akan berada di Arab Saudi tanggal 2 sampai 18 September," ujar Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

Kompas TV 112.208 Calon Haji Indonesia Tiba di Tanah Suci

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nostalgia Ikut Pilpres 2024, Mahfud: Kenangan Indah

Nasional
Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Gibran Beri Sinyal Kabinet Bakal Banyak Diisi Kalangan Profesional

Nasional
Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Menag Bertolak ke Saudi, Cek Persiapan Akhir Layanan Jemaah Haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com