Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

YPKP 1965: Di Jakarta Kami Diterima dengan Baik, tetapi di Daerah Dikira Teroris

Kompas.com - 25/08/2016, 18:40 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Untung Bejo mengatakan, keluarga korban peristiwa 1965/1966 masih sering mendapatkan perlakuan tidak layak oleh aparat.

Hal tersebut yang disampaikan saat YPKP menemui Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Sri Adiningsih dan Anggota Wantimpres Sidarto Danusubroto pada Kamis (25/8/2016).

"Kami sampai saat ini masih diperlakukan secara diskriminatif, penuh stigma, selalu diancam dan diteror," ujar Untung usai pertemuan di Kantor Wantimpres, Jakarta.

(baca: Temui Wantimpres, YPKP Pertanyakan Penyelesaian Peristiwa 1965)

Ia menyebut, pertemuan YPKP di sejumlah daerah, misalnya di Cianjur, Salatiga, Solo, Banyuwangi dan beberapa daerah yang dibubarkan paksa oleh aparat keamanan setempat.

Aksi pembubaran itu dianggap tindakan represif dari negara kepada warga negaranya.

Bahkan, ketika YPKP mendatangi Wantimpres pada Kamis siang, intel Koramil, Kodim dan Polres masing-masing wilayahnya mendatangi kediaman mereka di kampung untuk menanyakan apa kepentingan mereka datang ke Jakarta.

(baca: YPKP 1965 Kecewa Pemerintah Tak Tindak Lanjuti Laporan soal Kuburan Massal)

Padahal, ketika bertandang ke sejumlah kantor lembaga tinggi negara di Jakarta, YPKP diterima dengan baik.

"Kami korban diterima secara resmi oleh lembaga negara di Jakarta dengan baik, penuh dengan rasa persaudaraan, tapi di daerah kami masih dianggap semacam teroris," ujar Bejo.

Bejo meminta Wantimpres menyampaikan hal itu ke Presiden Joko Widodo secara langsung.

Sidarto dan Sri Adiningsih, kata Bejo, berjanji akan menyampaikan pesan itu langsung kepada Presiden Jokowi.

Kompas TV Kuburan Massal Korban 1965 Ada di Semarang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Wakil Ketua MK Sindir Nasdem-PAN Berselisih di Pilpres, Rebutan Kursi di Pileg

Nasional
PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

PDI-P Berada di Dalam atau Luar Pemerintahan, Semua Pihak Harus Saling Menghormati

Nasional
Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Dua Kali Absen, Gus Muhdlor Akhirnya Penuhi Panggilan KPK

Nasional
Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Ganjar Tegaskan Tak Gabung Pemerintahan Prabowo, Hasto: Cermin Sikap PDI-P

Nasional
Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Kelakuan SYL Minta Dibayarkan Lukisan Sujiwo Tejo Rp 200 Juta, Bawahan Kebingungan

Nasional
Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Gibran Siap Berlabuh ke Partai Politik, Golkar Disebut Paling Berpeluang

Nasional
PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

PPDS Berbasis Rumah Sakit, Jurus Pemerintah Percepat Produksi Dokter Spesialis

Nasional
Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Polisi dari 4 Negara Kerja Sama demi Tangkap Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Soal Peluang Duetkan Anies-Ahok, PDI-P: Masih Kami Cermati

Nasional
KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

KPK Kembali Panggil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Singgung Jemput Paksa

Nasional
Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Hamas Minta JK Turut Serta dalam Upaya Damai di Palestina

Nasional
KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

KPU Pertanyakan Klaim PPP Kehilangan 5.000 Suara di Sulsel

Nasional
KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

KPU Bantah Dalil Sengketa Irman Gusman yang Ngotot Maju DPD

Nasional
Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Kontak Senjata hingga Penyanderaan Pesawat, Rintangan Pemilu 2024 di Papua Tengah Terungkap di MK

Nasional
Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Jaksa KPK Sebut Dana Rp 850 Juta dari SYL ke Nasdem untuk Keperluan Bacaleg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com