YPKP 1965 Kecewa Pemerintah Tak Tindak Lanjuti Laporan soal Kuburan Massal

Kompas.com - 25/08/2016, 17:19 WIB
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Untung Bejo. Fabian Januarius KuwadoKetua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Untung Bejo.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Untung Bejo menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti laporan terkait keberadaan kuburan massal korban peristiwa 1965.

Menurut Bejo, YPKP telah menyerahkan data tentang 122 titik kuburan massal dengan jumlah korban sebanyak 13.999 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Data itu diserahkan kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, beberapa waktu lalu.

Namun, Menko Polhukam yang saat itu masih dijabat Luhut Binsar Panjaitan tidak menindaklanjutinya.

"Apa yang dilaporkan Menko Polhukam saat itu seolah-olah tidak ada kuburan massal. Itu betul-betul tidak beralasan," ujar Bejo, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Bejo mengatakan, seharusnya Menko Polhukam langsung membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keberadaan kuburan massal korban 1965.

Tim investigasi itu, lanjut Bejo, seharusnya melibatkan YPKP 65/66, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, agar lebih obyektif.

"Namun itu tidak pernah dilakukan. Itu hanya karangannya Pak Luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ujar Bejo.

Bejo menegaskan bahwa laporannya terkait kuburan massal korban simpatisan Partai Komunias Indonesia (PKI) atau orang yang dituduh PKI itu merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap Menko Polhukam saat ini, Wiranto, menindaklanjuti laporannya soal kuburan massal peristiwa 1965 tersebut.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Jokowi Klaim Program Bansos Covid-19 Berjalan Baik, Ini Rinciannya

Nasional
Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Mahfud MD Minta Polisi Pidanakan Konser Dangdut di Tegal

Nasional
UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

UPDATE: Rekor Kasus Covid-19 dan Desakan Jokowi Ambil Alih Penanganan

Nasional
Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Kawal Program Nadiem Makarim, Komisi X DPR Bentuk Panja Peta Jalan Pendidikan

Nasional
Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Tower 8 Wisma Atlet Disiapkan untuk Pasien Covid-19 OTG dan Gejala Ringan

Nasional
Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Sikap Fraksi-fraksi di DPR soal Klaster Ketenagakerjaan RUU Cipta Kerja

Nasional
Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Ketua MPR Minta Protokol Kesehatan dalam Pilkada Bukan Sekadar Formalitas

Nasional
PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

PDI-P Siapkan Sanksi bagi Kader yang Tak Patuh Protokol Kesehatan

Nasional
KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

KSAU Terima Laporan Kenaikan Pangkat 6 Pati TNI AU

Nasional
Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Kasus Covid-19 Kian Meningkat, Epidemiolog Dorong Tingkatkan 3T

Nasional
Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa 'Tracing' dan 'Testing' Belum Diutamakan

Mundur dari Satgas Covid-19, Akmal Taher Kecewa "Tracing" dan "Testing" Belum Diutamakan

Nasional
Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Golkar: Terlalu Jauh Mengaitkan Pilkada 2020 dengan Pilpres 2024...

Nasional
Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Pemerintah: Kami Yakin RUU Cipta Kerja Beri Tambahan Perlindungan bagi Pekerja

Nasional
Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Jumat Malam, DPR dan Pemerintah Bahas Klaster Ketenagakerjaan dalam RUU Cipta Kerja

Nasional
Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Klaster Pendidikan Didepak dari RUU Cipta Kerja, PGRI: Ini Surprise...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X