YPKP 1965 Kecewa Pemerintah Tak Tindak Lanjuti Laporan soal Kuburan Massal

Kompas.com - 25/08/2016, 17:19 WIB
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Untung Bejo. Fabian Januarius KuwadoKetua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965/1966 Untung Bejo.
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 Untung Bejo menyayangkan sikap pemerintah yang tidak menindaklanjuti laporan terkait keberadaan kuburan massal korban peristiwa 1965.

Menurut Bejo, YPKP telah menyerahkan data tentang 122 titik kuburan massal dengan jumlah korban sebanyak 13.999 yang tersebar di seluruh Indonesia.

Data itu diserahkan kepada Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, beberapa waktu lalu.

Namun, Menko Polhukam yang saat itu masih dijabat Luhut Binsar Panjaitan tidak menindaklanjutinya.

"Apa yang dilaporkan Menko Polhukam saat itu seolah-olah tidak ada kuburan massal. Itu betul-betul tidak beralasan," ujar Bejo, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (25/8/2016).

Bejo mengatakan, seharusnya Menko Polhukam langsung membentuk tim investigasi untuk menyelidiki keberadaan kuburan massal korban 1965.

Tim investigasi itu, lanjut Bejo, seharusnya melibatkan YPKP 65/66, Komnas HAM dan Komnas Perempuan, agar lebih obyektif.

"Namun itu tidak pernah dilakukan. Itu hanya karangannya Pak Luhut saja, terus terang saya katakan begitu," ujar Bejo.

Bejo menegaskan bahwa laporannya terkait kuburan massal korban simpatisan Partai Komunias Indonesia (PKI) atau orang yang dituduh PKI itu merupakan data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia berharap Menko Polhukam saat ini, Wiranto, menindaklanjuti laporannya soal kuburan massal peristiwa 1965 tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Turunkan Angka Stunting, Mensos Usul Tambah Susu di Kartu Sembako

Nasional
Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Terungkap, Ribuan WNI Migran di Malaysia Diperlakukan Tak Manusiawi

Nasional
Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Kemenkumham Sahkan Partai Berkarya Kubu Muchdi Pr, Pengamat: Biasanya yang Kritik Pemerintah Tersingkir

Nasional
Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Soal Klaim Obat Covid-19 Hadi Pranoto, IDI: Tak Sesuai Keilmuan Pakar Kesehatan

Nasional
Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Sorot Pengelolaan Rusun oleh Pengembang, Ombudsman Sebut Ada Potensi Malaadministrasi

Nasional
Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Dinkes DKI: Positivity Rate Covid-19 di DKI Lampaui Batas WHO

Nasional
Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Cornelis Lay Tutup Usia, PDI-P Nilai Pemikirannya Akan Terus Bersemi

Nasional
Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Ma'ruf Amin: Fatwa MUI Terkait Covid-19 Relevan Jadi Pedoman Pemerintah

Nasional
Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Wapres Sebut Kebijakan Pemerintah Tanggulangi Covid-19 Tak Bermanfaat Jika Masyarakat Tak Patuh

Nasional
Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Akan Ada SKB, ASN Tak Netral yang Belum Disanksi Terancam Diblokir Datanya

Nasional
Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Gandeng Indosat, Kemendikbud Sediakan Internet Murah untuk Mahasiswa

Nasional
Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Johan Budi: Ketidaknetralan ASN Itu Keniscayaan

Nasional
Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Satgas Klaim Angka Kematian Covid-19 Tren Menurun, Kini 4,68 Persen

Nasional
Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Lebihi Target, Penghimpunan Hewan Kurban Dompet Dhuafa 2020 Capai Rp 76,9 Miliar

Nasional
Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Dimutasi Kapolri, AKBP Yogi Napitupulu Rupanya Suami Jaksa Pinangki

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X