Mendagri Tunggu KPK Usut Dugaan Keterlibatan Dua Bupati dalam Kasus Nur Alam

Kompas.com - 25/08/2016, 18:30 WIB
Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (25/8/2016). Kristian ErdiantoMenteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Kamis (25/8/2016).
|
EditorBayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri RI Tjahjo Kumolo berharap Komisi Pemberantasan Korupsi bisa mengusut lebih lanjut terkait adanya dugaan keterlibatan Bupati Buton dan Bupati Bombana dalam kasus pemberian izin tambang di Sulawesi Tenggara.

Kedua bupati tersebut diduga ikut merekomendasikan penerbitan izin pertambangan nikel kepada Gubernur Sultra Nur Alam.

"Nanti harus dibuktikan. Kan area tambang di daerah tingkat II pasti melibatkan Bupati. Ya kami prihatin-lah," ujar Tjahjo saat ditemui di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (25/8/2016).

Sementara itu, Tjahjo mengaku belum mengambil tindakan apapun terkait penetapan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka oleh KPK.


Tjahjo mengatakan, pemerintah pusat akan menunggu keputusan hukum tetap dari pengadilan sebelum mengambil tindakan pencopotan dari jabatan.

Dia pun meminta asas praduga tidak bersalah tetap dikedepankan meski KPK telah menetapkannya menjadi tersangka dan memiliki alat bukti yang cukup kuat.

"Kita harus menjunjung praduga tidak bersalah, walaupun KPK menetapkan jadi tersangka dan sudah memiliki alat bukti yang cukup kuat. Sekarang kami masih menunggu keputusan hukum tetap," ucapnya.

KPK menetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai tersangka. (Baca: KPK Tetapkan Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam sebagai Tersangka)

Nur Alam diduga melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pemberian izin pertambangan nikel di dua kabupaten di Sultra selama 2009 hingga 2014.

"Penyidik menemukan dua alat bukti dan sedang diperbanyak, dan menetapkan NA, Gubernur Sultra, sebagai tersangka, dengan penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi," ujar Wakil Ketua KPK Laode Muhammad Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (23/8/2016).

(Baca: KPK Sebut Penggeledahan Kantor Gubernur Sultra Terkait Izin Pertambangan)

Menurut Syarif, penyalahgunaan wewenang dilakukan dengan menerbitkan SK Persetujuan Pencadangan Wilayah Pertambangan dan Persetujuan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.

Selain itu, penerbitan SK Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT Anugrah Harisma Barakah (AHB), selaku perusahaan yang melakukan penambangan nikel di Kabupaten Buton dan Bombana, Sulawesi Tenggara.

"Diduga, penerbitan SK dan izin tidak sesuai aturan yang berlaku, dan ada kick back yang diterima Gubernur Sultra," kata Syarif.

Nur Alam disangka melanggar Pasal 2 ayat 1 atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Soal Kemungkinan Gerindra Gabung Koalisi, Airlangga: Semakin Banyak Makin Baik

Nasional
Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Airlangga Hartarto Bersyukur untuk Pertama Kalinya Golkar Pimpin MPR

Nasional
Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Bamsoet Siapkan Pantun untuk Prabowo-Sandiaga Sejak 3 Hari yang Lalu

Nasional
Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Surya Paloh: Konsekuensi Dukungan Tanpa Syarat, Enggak Usah Banyak Tanya soal Menteri

Nasional
Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Edhy Prabowo Mengaku Siap Jika Ditunjuk Presiden Jokowi Jadi Menteri

Nasional
Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Anggap Cita-cita Jokowi Sangat Tinggi, Sandiaga Dukung Omnibus Law

Nasional
Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Jabatan Berakhir, Retno Masih Tetap Dampingi Jokowi Terima Tamu Negara

Nasional
Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Agenda Padat Usai Pelantikan, Jokowi Akan Sempatkan Bertemu Relawan

Nasional
Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Usai Pelantikan, Jokowi Bertemu Wapres China dan Sejumlah Tamu Negara Lain

Nasional
Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Saat Prabowo Berlari Kecil Hindari Wartawan di DPR...

Nasional
Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Pelantikan Lancar, Jokowi Ucapkan Terimakasih ke TNI-Polri dan BIN

Nasional
Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Soal Menteri Jokowi, Sekjen Demokrat: Saya Tak Ragu Sebut Nama AHY

Nasional
Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Jusuf Kalla Bakal Rindukan Momen Doorstop Bareng Wartawan

Nasional
Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Lima Pantun Bambang Soesatyo Saat Pelantikan Jokowi-Ma'ruf

Nasional
Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Pelantikan Jokowi Disorot Aktivis HAM: Dulu Ramai Diarak, Kini Dikawal Aparat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X