Ketua DPR Akan Tolak jika Pansus RUU Anti-terorisme Ajukan Kunker ke Luar Negeri

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Ade Komarudin menegaskan tak akan menerima jika Panitia Khusus revisi Undang-Undang Nomor 15 tahun 2003 Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mengajukan kunjungan ke luar negeri untuk studi banding. 

Hal tersebut berkaitan dengan kebijakan pemotongan kunjungan kerja yang telah disepakati pada rapat paripurna Januari lalu.

"Pansus enggak. Enggak bakalan dikasih. Saya harus konsisten," tutur Ade saat berkunjung ke Redaksi Kompas.com, Palmerah, Jakarta, Rabu (24/8/2016).

(Baca: Revisi UU Anti-Terorisme, Pansus Anggap Kunker ke Luar Negeri Mendesak)

Anggota Panitia Khusus (Pansus) RUU Terorisme Nasir Djamil sebelumnya mengatakan, pihaknya masih memerlukan kunjungan dan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) untuk mendalami beberapa poin revisi.

Selain itu, Pansus RUU Terorisme juga merasa perlu mempelajari regulasi di sejumlah negara terkait penanganan terorisme.

Karena itu Pansus berencana mengadakan kunjungan ke beberapa negara. Namun, keputusan terkait kunjungan ke luar negeri tersebut masih belum final.

"Inggris dan Kanada. Dua negara itu yang dibicarakan," kata dia.

Hal tersebut dibenarkan oleh Ketua Pansus RUU Anti-Terorisme Muhammad Syafii. Kunker ke luar negeri, lanjut dia, diperlukan untuk melihat sistem penanganan terorisme di negera lain, terutama jika sistem yang mau diadopsi belum ada contohnya di Indonesia.

"Kayaknya sangat mendesak. Itu pun kalau ada dananya," ujar Syafii.

Syafii menyinggung soal dewan pengawas untuk operasi penanganan terorisme yang nantinya juga akan mengawasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) dan Detasemen Khusus 88.

"Dewan pengawas kan belum ada di sini. Di Inggris, misalnya, ada dewan pengawas, ada lagi lembaga penerima komplain dan penanganan," kata Politisi Partai Gerindra itu.

(Baca: Kenaikan Anggaran Kunker DPR Dinilai Tak Sebanding dengan Hasil)

Kebijakan pengurangan masa reses hingga kunjungan kerja ke luar negeri telah diputuskan dalam rapat antara pimpinan DPR dan semua pimpinan fraksi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/1/2016).

Peserta rapat menyepakati pengurangan waktu masa reses dari sebulan menjadi maksimal dua pekan. Adapun untuk kunjungan kerja ke luar negeri, pimpinan DPR dan pimpinan fraksi sepakat meniadakan kunjungan oleh panitia khusus DPR.

Dengan demikian, kunjungan kerja ke depannya hanya bisa dilakukan oleh komisi, alat kelengkapan Dewan, dan pimpinan DPR RI. Pengurangan masa reses hingga kunjungan ke luar negeri ini digagas Ade demi meningkatnya kinerja DPR di bidang legislasi.