Panja RUU Pertembakauan Duga Ada Kepentingan di Balik Wacana Kenaikan Harga Rokok

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Panitia Kerja RUU Pertembakauan Firman Soebagyo menganggap wacana kenaikan harga rokok tak realistis.

Menurut dia, wacana tersebut digerakkan oleh kelompok-kelompok yang tidak senang terhadap industri pertembakauan.

"Karena sesungguhnya di balik gerakan-gerakan itu ada kepentingan tertentu yaitu berkaitan persaingan ekonomi global di mana ada gerakan-gerakan supaya pertembakauan nasional kita dimatikan secara perlahan," ujar Firman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/8/2016).

"Dan kemudian kembali lah perang urat syarat antar kepentingan bisnis internasional, yaitu dunia farmasi dengan dunia yang berkaitan dengan pertembakauan," sambung dia.

(Baca: Fadli Zon Pertanyakan Munculnya Wacana Kenaikan Harga Rokok Rp 50.000)

Alasan mengenai kesehatan, kata Firman, tak rasional. Ia mengatakan, aturan mengenai kesehatan juga akan diatur pada UU Pertembakauan.

Dalam aturan tersebut akan diarahkan agar masyarakat sadar akan kesehatan. Jika merasa merokok berbahaya bagi tubuhnya, seharusnya merokok tak menjadi pilihan.

Demikian pula dengan kekhawatiran bahwa harga rokok yang rendah membuat anak-anak dengan mudah ikut membeli rokok.

"Memangnya kalau angka penderita diabetes naik, gula jadi naik Rp 100 ribu, begitu?" kata Politisi Partai Golkar itu.

"Oleh karena itu, regulasi membuat aturan yang betul-betul bisa melindungi hak masyarakat. Tidak serta merta ada yang bikin riset lalu jadi pembenaran," lanjut Firman.

Sebelumnya, pemerintah mengaku mendengarkan usulan kenaikan harga rokok menjadi Rp 50.000 per bungkus.

Oleh karena itu, penyesuaian tarif cukai rokok sebagai salah satu instrumen harga rokok akan dikaji.

(Baca: Menaker: Ini Pertarungan Rokok Lokal dan Non-lokal)

"Cukai rokok belum kami diskusikan lagi, tetapi kami kan biasanya setiap tahun ada penyesuaian tarif cukainya," ujar Kepala Badan Kebijakan Fiskal Suahasil Nazara di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Rabu (17/8/2016).

Selama ini, harga rokok di bawah Rp 20.000 dinilai menjadi penyebab tingginya jumlah perokok di Indonesia.

Hal tersebut membuat orang yang kurang mampu hingga anak-anak sekolah mudah membeli rokok.

Pemerintah sudah menargetkan pendapatan cukai dalam RAPBN 2017 sebesar Rp 157,16 triliun atau naik 6,12 persen dari target APBN Perubahan 2016 sebesar Rp 148,09 triliun.

Khusus untuk cukai hasil tembakau, ditargetkan sebesar Rp 149,88 triliun atau naik 5,78 persen dari target APBNP 2016 sebesar Rp 141,7 triliun.