Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden: Jangan Abaikan Diplomasi dalam Membangun Maritim

Kompas.com - 20/08/2016, 21:09 WIB
Krisiandi

Penulis

SIMALUNGUN, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar penerapan diplomasi tidak diabaikan dalam pembangunan kekuatan maritim di Indonesia.

"Kita tidak bisa abaikan penerapan diplomasi dalam membangun kekuatan maritim dalam rangka menghadapi ancaman di laut, bukan hanya illegal fishing tapi juga lainnya," kata Jokowi dalam rapat kabinet terbatas di Hotel Inna Prapat Kabupaten Simalungun, Sabtu malam.

Presiden menyebutkan masalah lain yang harus juga dihadapi adalah perusakan ekosistem laut dan laut sering digunakan sebagai jalan melakukan penyelundupan narkoba, perdagangan manusia, imigran atau pelintas gelap dan konflik perebutan sumber daya.

"Kita perlu bangun kemampuan diplomasi maritim dan kekuatan di laut," katanya.

Presiden menyebutkan sudah hampir dua tahun pemerintah membahas pembentukan poros maritim dunia.

"Sampai saat ini implementasinya ada yang sudah berjalan tapi juga banyak yang belum, oleh sebab itu sore ini kita akan bicara masalah ini berkaitan percepatan implementasi poros maritim," katanya.

Menurut Jokowi, terdapat sejumlah alasan yang menyebabkan masalah itu penting. Pertama, dua per tiga Indonesia adalah laut dan kedua pemanfaatan kekayaan laut untuk kesejahteraan rakyat.

"Kita harus memanfaatkan posisi strategis Indonesia yang terletak di Samudera Hindia dan Pasifik, lokasi geostrategis ini harus dimanfaatkan dengan baik dalam pengembangan pelabuhan yang ada," katanya.

Indonesia, kata Presiden juga harus memberi prioritas pada pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim dengan tol laut.

"Beberapa kali saya sampaikan berkaitan sea port, deep seaport, logistik, industri perkapalan dan pengolahan ikan, saya berharap pengelolaan laut di sepanjang pantai terutama yang berbatasan dengan Selat Malaka, Batam, Medan Sumut dan lainnya, bisa betul-betul mengembangkan pelabuhan kita menjadi berkelas dunia," katanya.

Menyangkut pemanfaatan kekayaan laut, Presiden mengatakan aktivitasnya mencakup banyak sektor seperti perhubungan laut, industri perikanan, energi, wisata bahari dan mineral yang berkaitan dengan kekayaan laut.

"Saya kira banyak yang bisa kita kembangkan," kata Kepala Negara.

Kompas TV Presiden Sampaikan Postur Rancangan APBN 2017
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Indonesia Targetkan Jadi Anggota OECD 3 Tahun Lagi

Nasional
Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Soal DPA, Jusuf Kalla: Kan Ada Watimpres, Masak Ada Dua?

Nasional
LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

LHKPN Eks Kepala Bea Cukai Purwakarta Rp 6,39 M, tapi Beri Utang Rp 7 M, KPK: Enggak Masuk Akal

Nasional
PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

PDI-P Setuju Revisi UU Kementerian Negara dengan Lima Catatan

Nasional
Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Prabowo Yakin Pertumbuhan Ekonomi RI Bisa 8 Persen, Airlangga: Kalau Mau Jadi Negara Maju Harus di Atas Itu

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Jadi Saksi Karen Agustiawan, JK: Negara Harus Petahankan Kebijakan Pangan dan Energi

Nasional
Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Prabowo Diminta Kurangi Pernyataan Kontroversi Jelang Pilkada Serentak

Nasional
Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Prabowo Terbang ke Sumbar dari Qatar, Cek Korban Banjir dan Beri Bantuan

Nasional
Soal Pernyataan 'Jangan Mengganggu', Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Soal Pernyataan "Jangan Mengganggu", Prabowo Disarankan Menjaga Lisan

Nasional
BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

BNPB Harap Warga di Zona Merah Banjir Lahar Gunung Marapi Mau Direlokasi

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Revisi UU Kementerian Negara Disetujui Jadi Usul Inisiatif DPR

Nasional
Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Prabowo Ogah Pemerintahannya Diganggu, Pakar: Sistem Kita Demokrasi

Nasional
Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Sistem Pemilu Harus Didesain Ulang, Disarankan 2 Model, Serentak Nasional dan Daerah

Nasional
Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Brigjen (Purn) Achmadi Terpilih Jadi Ketua LPSK Periode 2024-2029

Nasional
JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

JK Bingung Eks Dirut Pertamina Karen Agustiawan Bisa Jadi Terdakwa Korupsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com