Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Wisnubrata
Assistant Managing Editor Kompas.com.

Wartawan, penggemar olahraga, penyuka seni dan kebudayaan, pecinta keluarga

Korban "PHP"

Kompas.com - 16/08/2016, 08:03 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorAmir Sodikin

Bayangkan bila orang itu terlanjur mengorbankan waktu dan tenaganya atau bahkan meninggalkan calon lainnya demi sesuatu yang sia-sia. Duh, sakitnya tuh di siniiiii...

***

Ngomong-ngomong soal PHP dan pilih memilih, hari-hari ini kita mendengar dua berita yang membuat saya terkenang dengan topik itu.

Yang pertama adalah calon anggota Paskibraka Gloria Natapradja Hamel yang batal dikukuhkan karena memiliki paspor Perancis, dan yang kedua Arcandra Tahar yang diberhentikan dari jabatan Menteri ESDM karena memiliki paspor Amerika Serikat.

Kasus keduanya memiliki kemiripan. Sama-sama dipilih untuk kegiatan atau posisi penting, namun sama-sama batal karena keduanya (pernah) memiliki paspor bukan Indonesia. Keduanya juga korban seleksi awal yang kurang cermat dan seolah diberi harapan palsu.

Bagaimana tidak? Gloria sudah merelakan waktu dan tenaga berlatih keras, berusaha lolos seleksi. Namun di saat terakhir ternyata namanya dicoret. Mengapa tidak dicoret sejak awal? Mengapa diikutkan latihan bersama calon lain bila ternyata dianggap tidak layak? Bagaimana seleksi awalnya?

Baca : Cita-cita Gloria Natapradja, Ingin Mengantarkan Bendera Pusaka ke Tiang Tertinggi

Pupusnya harapan tentunya menyedihkan. Menurut ibunya, Gloria merasa sakit hati dan dipermainkan lantaran digugurkan dari Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) 2016.

Baca: Ibu Gloria: Anak Saya Sakit Hati, Merasa Dipermainkan

Sementara Arcandra konon meninggalkan jabatan dan gaji prestisius di AS karena dipanggil menjadi Menteri. Bahwa kemudian ada syarat yang tak bisa diterima, mengapa baru diketahui sekarang? Tidakkah lembaga negara yang berwenang meneliti asal-usul dan status seorang calon menteri?

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO Menteri ESDM Arcandra Tahar.
Ekonom senior dari Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Faisal Basri, menyampaikan, kasus seperti ini seharusnya menjadi pembelajaran berharga bagi Presiden.

"Ke depan, baiknya pengecekan lebih seksama supaya tidak menimbulkan kontroversi yang tidak perlu," kata Faisal.

Baca : Jokowi Copot Menteri ESDM Arcandra Tahar

Saya membayangkan, seandainya status kewarganegaraan Gloria maupun Arcandra diketahui sejak awal, dan dipertimbangkan apakah bisa terus diproses atau tidak, keduanya barangkali tidak perlu menanggung kekecewaan.

Mereka tidak perlu menjadi seperti calon pengantin yang tinggal sehari menuju pelaminan, namun kemudian batal dinikahkan karena ada sesuatu yang dianggap tidak sesuai kriteria calon mertua.

Dalam kasus keduanya, persoalan kewarganegaraan ini bukan salah atau benar, namun memenuhi kriteria atau tidak. Melanggar Undang Undang atau tidak.  Bagian itu harusnya telah diseleksi sejak awal.

Lewat dua peristiwa itu, saya menemukan pembenaran dalam filosofi bibit, bebet, bobot. Bukan semata-mata untuk memilih yang terbaik, namun agar kita tidak menjadikan orang lain sebagai korban PHP.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Budiman Sudjatmiko Pastikan Tak Ada “Deadlock” Pertemuan Prabowo dan Megawati

Nasional
Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Kode PAN soal Jatah Menteri ke Prabowo, Pengamat: Sangat Mungkin Dapat Lebih

Nasional
Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Pengamat Usul Anggota BPK Diseleksi Panitia Independen Agar Tak Dimanfaatkan Parpol

Nasional
KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

KPU Tak Masalah Caleg Terpilih Dilantik Belakangan Usai Kalah Pilkada

Nasional
Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Zulhas: Katanya PAN Cuma Bisa Joget-joget, Eh Capres yang Menang Bisa Joget

Nasional
Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Prabowo Bilang Ada Partai Klaim Sosok Bung Karno, Budiman Sudjatmiko: Bukan Diskreditkan PDI-P

Nasional
Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Ketua KPU: Caleg Terpilih Tak Perlu Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Zulhas dan Elite PAN Temui Jokowi di Istana, Mengaku Tak Bahas Kursi Kabinet

Nasional
Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Demokrat Tak Khawatir Jatah Kursi Menteri, Sebut Prabowo Kerap Diskusi dengan SBY

Nasional
PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

PAN Lempar Kode soal Jatah Menteri, Demokrat: Prabowo yang Punya Hak Prerogatif

Nasional
Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Zulhas Bawa 38 DPW PAN Temui Jokowi: Orang Daerah Belum Pernah ke Istana, Pengen Foto

Nasional
Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Golkar, PAN dan Demokrat Sepakat Koalisi di Pilkada Kabupaten Bogor

Nasional
Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com