Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fadli Zon: Presiden Tidak Cermat Rekrut Menteri

Kompas.com - 15/08/2016, 18:55 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua DPR Fadli Zon meminta pemerintah menjelaskan secara terang benderan soal dwi-kewarganegaraan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arcandra Tahar.

"(Pemerintah) jujur saja, mungkin itu hanya masalah administratif. Yang penting ada penyelesaiannya," kata Fadli di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (15/8/2016).

Jika pemerintah tidak jujur dan terus menutupi hal ini, persoalan ini akan terus gaduh karena polemik di masyarakat. Ia meyakini yang sebenarnya terjadi hanyalah kesalahan prosedural dalam perekrutan menteri.

(Baca: Arcandra Diminta Pilih Lepas Kewarganegaraan AS atau Indonesia)

Presiden, tidak mengetahui bahwa Arcandra telah mengantongi paspor Amerika Serikat saat menunjuknya sebagai menteri. Lulusan Texas A & M University ini dipilih jadi menteri pada Reshuffle (perombakan) kabinet Jilid II Juli lalu.

"Presiden tidak cermat melakukan rekrutmen terhadap menterinya. Jadi sebaiknya ada semacam Klarifikasi dari Presiden atau Mensesneg atau Seskab bagaimana sih proses rekrutmen ke yang bersangkutan sehingga bisa seperti ini," ucap Fadli.

Idealnya, lanjut Fadli, perekrutan menteri melibatkan Badan Intelijen Negara. Ia curiga proses tersebut tidak dilakukan sehingga pemerintah kecolongan.

"Pemerintah harus resmi menjelaskan soal ini," ucap Fadli.

Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto hanya menyebut bahwa Arcandra sudah melepas kewarganegaraan AS. Wiranto sempat berjanji akan menggelar jumpa pers bersama Arcanda.

Wartawan sudah bersiap di Kantor Menko Polhukam namun jumpa pers tak kunjung dilakukan.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi yang menemui Jokowi pada petang ini, tampak keluar dari pintu samping Istana. Keduanya juga enggan berkomentar kepada media.

Fokus Bekerja

Sebelumnya, Arcandra Tahar meminta wartawan untuk tidak terus-menerus menanyakan perihal isu dwi-kewarganegaraan. (Baca: Arcandra: Beri Saya Ruang untuk Bekerja...)

Hal itu diungkapkan Arcandra lantaran wartawan selalu bertanya mengenai status kewarganegaraannya.

"Jangan ya. Kerja saja lah. Saya ingin menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan pekerjaan. Saya ingin menjelaskan apa yang saya kerjakan," kata Arcandra, Senin (15/8/2016).

"Hal-hal yang di luar itu, mohon..sekali, berikan saya ruang untuk bekerja," imbuh Arcandra.

Arcandra juga tidak mau berpolemik dengan isu kewarganegaraannya. Dia juga tidak secara lugas menjawab apakah isu ini mengganggu pekerjaannya sebagai Menteri ESDM.

"Yang jelas saya kerja saja. Ada hal-hal yang harus saya kerjakan secepatnya sesuai arahan Bapak Presiden," ucap Arcandra.

Kompas TV Mensesneg: Menteri ESDM Punya Paspor Indonesia
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

Pengamat Nilai Ahok Sulit Menang jika Maju di Pilkada, Ini Alasannya

Nasional
Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Jadi Perantara Kebaikan, Dompet Dhuafa Siap Terima Hibah dari NAMA Foundation untuk Kaum Dhuafa

Nasional
Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Kemenkes: Waspadai MERS-CoV, Jemaah Haji Mesti Hindari Kontak dengan Unta

Nasional
Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Bocorkan Duet Khofifah-Emil pada Pilkada, Airlangga: Semua Akan Positif...

Nasional
Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Airlangga Bertemu Khofifah Malam Ini, Bahas soal Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Prabowo Sebut Punya Gaya Kepemimpinan Sendiri, PDI-P: Kita Berharap Lebih Baik

Nasional
RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

RUU Penyiaran Larang Jurnalisme Investigasi, PDI-P: Akibat Ketakutan yang Berlebihan

Nasional
Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Prabowo Ingin Jadi Diri Sendiri Saat Memerintah, PDI-P: Kita Akan Melihat Nanti

Nasional
Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Sepanjang 2023, Pertamina Hulu Rokan Jadi Penghasil Migas Nomor 1 Indonesia

Nasional
Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Djarot dan Risma Dinilai Lebih Berpotensi Diusung PDI-P pada Pilkada DKI 2024 ketimbang Ahok

Nasional
Polri Pastikan Kasus Pembunuhan 'Vina Cirebon' Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Polri Pastikan Kasus Pembunuhan "Vina Cirebon" Masih Berjalan, Ditangani Polda Jawa Barat

Nasional
KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

KPK Dalami Gugatan Sengketa Lahan di MA

Nasional
KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

KPK Duga Tahanan Korupsi Setor Uang Pungli ke Rekening Orang Dekat Eks Karutan Achmad Fauzi

Nasional
Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Status Gunung Ibu di Halmahera Meningkat, Warga di 3 Desa Dievakuasi

Nasional
Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Pakar: Tidak Ada Urgensi Merevisi UU Kementerian Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com