Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar Siap Bantu Jokowi Wujudkan Pulau "Tax Haven"

Kompas.com - 12/08/2016, 21:00 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR dari Fraksi Golkar, Mukhamad Misbakhun mendukung rencana Presiden Joko Widodo untuk membuat pulau tax haven di Indonesia. Menurut Misbakhun, pulau tersebut dapat mempercepat masuknya investasi, khususnya investasi asing. 

Misbakhun memastikan fraksinya siap membantu apabila pembuatan pulau tax haven ini harus diatur dalam Undang-undang yang akan dibahas bersama pemerintah dan DPR.

"Ini ide positif untuk Indonesia. DPR khususnya Fraksi Golkar siap membantu mewujudkan gagasan tersebut," katanya di Kompleks Parlemen Senayan, Jumat (12/08/2016).

(Baca: Jokowi: Indonesia Juga Bisa Bikin "Tax Haven", Kita Punya Banyak Pulau)

Misbakhun menjelaskan, ide membuat pulau tax haven sebenarnya sudah disuarakan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro saat masih menjabat sebagai menteri keuangan.

Kala itu, Bambang ingin membentuk offshore financial center (OFC). Dengan adanya OFC tersebut, para investor asing bisa membuka perusahaan cangkang di pulau tax haven.

"Sehingga, tidak perlu membuka di negara-negara lain," ujar Misbakhun. 

Misbakhun menambahkan pembentukan pulau suaka pajak merupakan sesuatu yang lumrah. Misbakhun mencontohkan negara tetangga, seperti Malaysia, bahkan sudah lebih dahulu memiliki pulau tax haven di Labuan. 

(Baca: Pemerintah Kaji Untung Rugi Pulau "Tax Haven")

"Kalau Singapura malahan negaranya yang jadi tax haven, bukan cuma satu pulau," kata Misbakhun. 

Lebih lanjut, Misbakhun mengatakan, pemerintah harus benar-benar memilih lokasi yang tepat untuk dijadikan sebagai pulau tax haven. Terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi. 

Salah satunya adalah pulau tersebut harus benar-benar bisa menjadi tempat investasi yang menarik.

"Infrastrukturnya harus siap dan harus modern," ujar dia.

(Baca: Pengamat: Wacana Pemerintah tentang "Tax Haven" Terlalu Dini)

Rencana membuat pulau tax haven ini pertama kali disampaikan Presiden Joko Widodo saat sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016) malam.

Presiden mengatakan, potensi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki suaka pajak atau tax haven bisa saja terjadi. Potensi itu bisa dikembangkan nyata dengan menyiapkan satu pulau khusus untuk suaka pajak itu.

"Kita juga (bisa) membuat tax haven. Kenapa kita tidak bisa membuat? Kita punya banyak pulau, kalau punya buat satu pulau khusus tax haven misalnya," kata Jokowi.

Kompas TV Pemerintah Ingin Bangun Kawasan Suaka Pajak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Pelaku Judi 'Online' Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Pelaku Judi "Online" Dinilai Bisa Aji Mumpung jika Dapat Bansos

Nasional
Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Kemenag: Pemberangkatan Selesai, 553 Kloter Jemaah Haji Indonesia Tiba di Arafah

Nasional
Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya 'Gimmick' PSI, Risikonya Besar

Pengamat Sebut Wacana Anies-Kaesang Hanya "Gimmick" PSI, Risikonya Besar

Nasional
Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Jelang Idul Adha 2024, Pertamina Patra Niaga Sigap Tambah Solar dan LPG 3 Kg

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com