Jokowi: Indonesia Juga Bisa Bikin "Tax Haven", Kita Punya Banyak Pulau

SEMARANG, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo mengatakan, potensi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki suaka pajak atau tax haven bisa saja terjadi.

Potensi itu bisa dikembangkan nyata dengan menyiapkan satu pulau khusus untuk suaka pajak itu.

"Kita juga (bisa) membuat tax haven. Kenapa kita tidak bisa membuat? Kita punya banyak pulau, kalau punya buat satu pulau khusus tax haven misalnya," kata Jokowi di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016) malam.

Namun, untuk membuat satu pulau untuk suaka pajak, itu masih perlu dikaji semua prosesnya.

Menurut Jokowi, potensi menjadikan pulau tax haven bisa saja dilakukan dalam rangka berkompetisi dengan negara lain. Ini dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.

"Ini baru dalam proses semuanya. Ini baru mencari masukan banyak apa yang diputuskan, apa yang dilakukan," ucap Presiden.

Kepala Negara menyatakan bahwa setelah UU Amnesti Pajak disahkan, itu akan dilanjutkan dengan pembahasan tiga rancangan undang-undang lain.

Adapun tiga RUU itu adalah UU Pajak Pertambahan Nilai (PPN), UU PPh Khusus Badan, serta UU KUP. (Baca: Setelah "Tax Amnesty", Pemerintah Siapkan RUU Terkait Sejumlah Jenis Pajak)

Pembuatan tiga aturan lain didasarkan atas kecilnya PPh Badan di negara lain. Di Indonesia, PPH Badan masih 25 persen, sementara Singapura sudah 17 persen.

"Kenapa kita tidak 17 persen? Kita ini mau bersaing, gimana mau bersaing di sana 17 persen, sini 25 persen, ya ke sana semua. Logika sederhana. Tapi, baru dikalkulasi semua, kalau negara lain bisa, kita harus bisa," ujar Jokowi.

"Tahapannya mungkin dari 25 persen, 20 persen, baru 17 persen. Kalau kalkulasinya masuk dari 25 persen ke 17 persen, semuanya baru dihitung," kata mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Selasa malam, Presiden Jokowi melakukan sosialisasi amnesti pajak di depan 2.500 pengusaha wajib pajak.

Sosialisasi dipimpin langusng oleh Presiden, lalu diikuti penjelasan dari Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Ketua Otoritas Jasa Keuangan Muliawan D Hadad, dan Menteri BUMN Rini Soemarno.