Pemerintah Kaji Untung Rugi Pulau "Tax Haven"

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tengah mengkaji untung dan rugi apabila Indonesia mempunyai pulau suaka pajak atau tax haven.

Kajian dilakukan oleh Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak.

"Saya sama Bu Menteri Keuangan (Sri Mulyani) masih melihat untung ruginya dulu," kata Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (10/8/2016).

Nantinya, lanjut Ken, kawasan suaka pajak ini akan ditetapkan melalui Ketentuan Umum Perpajakan.

Pemerintah juga masih mengkaji pulau yang tepat untuk dijadikan kawasan tax haven.

"Sebenarnya untuk investasi. Mirip-mirip kawasan ekonomi khusus, sama seperti itu," kata dia.

(Baca: Jokowi: Indonesia Juga Bisa Bikin Pulau "Tax Haven", Kita Punya Banyak Pulau)

Ken mengaku belum tahu kapan target pulau tax haven ini akan direalisasikan. Sebab, pemerintah juga harus mengajukan usulan ini ke DPR.

"Harus ada persetujuan DPR kan. Enggak tahu apakah ini undang-undang, Peraturan Pemerintah, atau Peraturan Menteri Keuangan," kata dia. 

Rencana membuat pulau tax haven ini pertama kali disampaikanPresiden Joko Widodo saat sosialisasi program pengampunan pajak atau tax amnesty di di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (9/8/2016) malam.

Presiden mengatakan, potensi Indonesia untuk menjadi negara yang memiliki suaka pajak atau tax haven bisa saja terjadi.

Potensi itu bisa dikembangkan nyata dengan menyiapkan satu pulau khusus untuk suaka pajak itu.

"Kita juga (bisa) membuat tax haven. Kenapa kita tidak bisa membuat? Kita punya banyak pulau, kalau punya buat satu pulau khusus tax haven misalnya," kata Jokowi.

Namun, untuk membuat satu pulau untuk suaka pajak, itu masih perlu dikaji semua prosesnya.

Menurut Jokowi, potensi menjadikan pulau tax haven bisa saja dilakukan dalam rangka berkompetisi dengan negara lain. Ini dilakukan agar Indonesia tidak tertinggal dari negara lain.

"Ini baru dalam proses semuanya. Ini baru mencari masukan banyak apa yang diputuskan, apa yang dilakukan," ucap Presiden.