BrandzView
Konten ini merupakan kerja sama Kompas.com dengan Mahkamah Konstitusi

Ketua MK Konsisten Berbahasa Indonesia di Forum Internasional

Kompas.com - 12/08/2016, 10:53 WIB
Sri Noviyanti

Penulis


NUSA DUA, KOMPAS.com –
Di hadapan seluruh peserta Kongres ke-3 Asosiasi Mahkamah Konstitusi dan Lembaga Sejenis se-Asia (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC), Ketua Mahkamah Konstitusi Indonesia Arief Hidayat kerap berujar menggunakan bahasa Indonesia. Bukan hanya saat forum, penggunaan bahasa pengantar itu juga dilakukan ketika ia memberi pidato.

Rupanya ada alasan di balik itu. Sebagai representasi taat hukum Indonesia, Arief merasa harus menjunjung tinggi Bahasa Indonesia sebagaimana tertuang dalam undang-undang dasar.

"Sudah jelas tertera (dalam undang-undang) kalau Bahasa Indonesia adalah bahasa resmi nasional. Memakai Bahasa Indonesia berarti menerapkan undang-undang," ujarnnya, Rabu (10/8/2016).

KOMPAS.com/SRI NOVIYANTI Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Arief Hidayat saat menjadi Ketua Forum pada pertemuan Board of Members Meeting (BoMM) negara anggota Asosiasi Mahkamah Konstitusi Asia dan Lembaga Sejenis (Association of Asian Consitutional Court and Equivalent Institutions atau AACC, Rabu (10/8/2016).

Menurut Arief, penting baginya menggunakan Bahasa Indonesia, terlebih lagi kalau ada pertemuan-pertemuan resmi seperti AACC. Seperti diketahui, peran Arief di asosiasi tersebut bukan hanya sekadar perwakilan Indonesia, melainkan juga Presiden AACC.

"Konteksnya mewakili negara, maka saya harus menggunakan Bahasa Indonesia," tambahnya.

Selain pertemuan AACC, Arief berkisah kalau dirinya juga konsisten memakai Bahasa Indonesia saat ada pertemuan di luar negeri.

"Saat saya diminta untuk ceramah di Aljazair di hadapan parlemen dan para hakim, misalnya. Saya konsisten berbahasa Indonesia. Waktu itu saya berbagi pengalaman MK di Indonesia," kisahnya.  

Menurut Arief, pemakaian Bahasa Indonesia merupakan bentuk konsistensinya menerapkan undang-undang.

"Kalau kita menjunjung tinggi Bahasa Indonesia, itu berarti (kita) ikut menjalankan undang-undang dan menegakkan konstitusi," tuturnya.


Terkini Lainnya

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Usul Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Sinyal Kepemimpinan Lemah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com